“Kalau KKB melakukan kekerasan, kita harus lawan,” kata dia.

Di sisi lain, aktivis HAM Haris Azhar mengingatkan pemerintah masalah sumber daya manusia juga tak kalah pentingnya untuk mendapat perhatian pemerintah.

Ia juga mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan kondisi pengungsi di Ilaga dan Ndunga.

Selain itu ia juga menyoroti pengawasan terkait penggunaan anggaran negara di Papua.

“Perlu juga ada pendampingan dari BPK agar tidak terjadi penyelewengan anggaran,” kata Haris.

Menyinggung penggunaan dana Otsus, Tokoh Papua, Yorrys Raweyai, menyebut perlu adanya variabel-variabel yang bisa dipertanggungjawabkan ke publik.

Ia juga mengatakan selama Papua bergabung dengan NKRI sejak 58 tahun silam masalah Papua terus muncul.

Menurut Yorrys masalahnya ada pada narasi terkait Papua yang berbeda-beda, sehingga pemahaman terkait Papua, khususnya untuk generasi baru tidak sama.

“Marilah kita rapatkan barisan. Kita satukan narasi dan diksi untuk menyatukan tekad menghadapi tantangan-tantangan di Papua,” kata Yorrys.

Hal yang sama juga disinggung mantan Gubernur Papua Freddy Numberi yang mengisyaratkan ada perlakuan beda pada tindak pidana korupsi di Papua.

Ia juga mengusulkan agar proses pemilihan kepala daerah di Papua dievaluasi untuk meminimalisir ketidakpuasan antar kelompok dan suku.

Mewakili kalangan gereja, Sekretaris Umum PGI Jacklevyn Manuputty, mengatakan gereja tidak bisa dipisahkan dalam menyelesaikan permasalahan Papua.

Ia mengingatkan pemerintah perlu memiliki narasi agar dapat menyentuh hati masyarakat Papua.

“Persoalan Papua juga persoalan gereja, sehingga gereja harus dilibatkan dalam menyelesaikan masalah papua,” kata Jaklevyn.