Menurut Dahliah, setelah FPI dibubarkan, negara juga harus memikirkan apa yang akan dilakukan terhadap para pengikut Rizieq Shihab.

"Di FPI bisa saja selain ada unsur-unsur yang lebih condong mendukung kelompok-kelompok ekstremis, namun ada anggota yang tergolong biasa-biasa saja, yaitu orang-orang Islam yang suka mengaji kemudian gabung ke FPI.

Jadi, menurut saya negara harus mengikuti terus bagaimana, apa saja yang dilakukan oleh pendukung Habib Rizieq di FPI ini, dan kemudian tidak boleh melabeli bahwa semua pengikut Habib Rizieq itu berpotensi sebagai ancaman negara. "

Maka, dengan adanya eksponen-eksponen eks FPI yang membentu organisasi baru, Dahliah menyarankan agar tidak dilarang, apalagi kalau mereka kemudian dilihat sebagai kelompok yang lebih mengarah ke kemaslahatan.

Organisasi baru lemahkan Rizieq Shihab?

Di sisi lain, setelah dibubarkannya FPI, muncul dua organisasi baru yang dibentuk eksponennya, yaitu Front Persaudaraan Islam yang dideklarasikan oleh Aziz Yanuar dan Ada Front Persatuan Islam yang dideklarasikan Ahmad Sobri Lubis.

Menurut Dahliah dengan adanya organisasi yang kemudian mengklaim sebagai pengganti FPI, bisa saja kemudian pengaruh Rizieq Shihab itu jadi melemah.

"Artinya sebenarnya dibubarkan FPI ini dengan adanya organisasi baru, usaha untuk menggugat pembubarannya menjadi 'tidak dianggap terlalu penting' karena toh sudah ada organisasi baru yang akan melanjutkan misi-misi FPI.

"Organisasi baru ini ada pemimpinnya juga, jadi sudah semakin terfragmentasi eksponen-eksponen FPI yang kemudian membuat organisasi sendiri-sendiri yang diklaim melanjutkan FPI.

"Itu salah satu indikator mengapa kemudian bisa saja Rizieq Shihab menjadi semakin melemah karena dia tidak lagi punya organisasi yang dia pimpin, kemudian ada eksponen FPI yang membuat organisasi sendiri-sendiri yang itu bisa saja menjadi kekuatan politik yang digunakan oleh siapapun untuk kepentingan politik nasional 2024," ujarnya.

'Rizieq Shihab bukan ancaman besar'

Dave Laksono, politikus Partai Golkar yang juga anggota Komisi I DPR mengatakan, dirinya tidak melihat kehadiran sosok Rizieq Shihab dan pendukungnya sebagai ancaman, lantaran peta perpolitikan nasional sudah berubah belakangan.

Walaupun sentimen 'anti-Jokowi' masih disuarakan Rizieq Shibab dan pendukungnya, Dave menganggap sentimen seperti itu makin melemah.

"Karena waktu pilpres yang lalu, calonnya [kubu Rizieq Shihab] Pak Prabowo. [Dan] Pak Prabowo sekarang sudah gabung ke pemerintah," kata Dave kepada BBC News Indonesia, Rabu (26/05).

Dengan demikian, Dave tidak melihat kehadiran Rizieq yang menyebut dirinya sebagai oposisi sebagai "ancaman yang besar".

"Saya tidak melihatnya sebagai ancaman yang besar," ujarnya.

Jika saat ini dirasakan sentimen anti pemerintahan Jokowi itu masih terlihat, hal itu lantaran kejadiannya "masih baru".

"Ini kejadiannya baru beberapa tahun yang lalu, dan sekarang 'kan Presidennya masih Jokowi, akan tetapi saya melihat sentimennya makin melemah," jelasnya.

Namun demikian Dave meminta pemerintahan Jokowi agar tidak melakukan pendekatan "kekerasan atau hantam langsung" terhadap orang-orang yang selama ini dianggap sebagai pendukung Rizieq.

Di sisi lain, Dave Laksono mengatakan, penggunaan politik identitas keagamaan dalam perpolitikan, tidak cocok bagi proses demokrasi yang sehat.

"Kita memilih calon bukan berdasarkan kemampuan atau kecakapan seseorang, tapi dilihat dari identitas [suku atau agama]… ini memberangus demokrasi itu sendiri," kata Dave kepada BBC News Indonesia, Rabu (26/05).

Walaupun sentimen 'anti-Jokowi' masih disuarakan Rizieq Shibab dan pendukungnya, namun sentimen seperti itu diyakini makin melemah.

Dalam praktiknya, Dave tidak memungkiri politik identitas masih berlangsung di masyarakat, yang antara lain ditunjukkan sentimen berdasarkan isu agama.

Dia mencontohkan hal itu terlihat nyata dalam Pilpres 2019 dan di pilkada di Jakarta.

"Pasti [politik identitas] akan selalu ada semangat itu, dan selalu digunakan lawan politik untuk mengurangi suara kita," kata Dave.

Pengacara: 'Rizieq Shihab berpotensi menjadi vote-getter di Pilpres 2024'
Salah-seorang pengacara Rizieq Sihab, Sugito Atmo Prawiro mengatakan kliennya berkukuh tetap akan berpolitik dan bersikap oposisi terhadap pemerintah.

"Sikap politik itu dilindungi Undang-undang, jadi tidak ada yang berhak menghalangi. Sikap politik dia akan dicarikan momentum yang tepat, ketika dia sudah di luar (penjara)," ujar Sugito Atmo Prawiro, pengacara Shihab kepada BBC News Indonesia, Rabu (26/05).

Namun diakuinya, saat ini gerak-gerik kliennya dibatasi, dikontrol, dan diatur, sehingga kesulitan untuk menyuarakan sikap politiknya. "Kecuali kalau nanti dia sudah bebas," ujarnya.

Menurutnya, Rizieq merupakan pendukung "tokoh tertentu" terkait Pemilu Presiden 2024. Kenyataan ini pula yang disebutnya membuat kliennya diperkarakan secara hukum, belakangan.

"[Rizieq Sihab] dianggap berpotensi untuk menjadi vote-getter bagi pemilih pemula atau umat Islam, juga bisa mengkhawatirkan," katanya.

Alasan lainnya, banyak dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di masyarakat, tapi menurutnya "hanya Rizieq Shihab yang disidangkan".

"Ini sudah menjadi gambaran jelas (lebih merupakan perkara politik)," ujarnya.

Sugito mengaku apa yang dialami kliennya saat ini menyebabkan kekuatannya sebagai oposisi menjadi "dibungkam".

"Dan akhirnya pendukungnya bersikap dalam diam. Bukan berarti tidak bersikap. Kalau nanti ada pilpres, atau kegiatan politik, ketika ada momentum tertentu, pasti akan bersikap," jelas Sugito.