"Saya meyakini, Insya Allah kalau semuanya bekerja keras, belanja segera dikeluarkan, realisasinya angka itu bukan sesuatu yang mustahil untuk diraih," kata dia.

Baca juga: Jokowi Pertanyakan Realisasi Belanja Kementerian dan Lembaga Masih Rendah

Sehubungan dengan itu Jokowi meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mencari penyebab lambatnya realisasi belanja dan pengadaan barang-jasa ini.

Ia menginstruksikan kedua lembaga itu mencarikan solusi dan menawarkan jalan keluar mengatasi masalah ini.

"Ini tugas dalam mengawal belanja tadi. Lalu mengawal agar kementerian/lembaga dan pemda agar bisa merealisasikan belanjanya dengan cepat dan akuntabel," katanya.

Jokowi menegaskan peran utama pengawasan adalah menjamin tercapainya tujuan pemerintah, tujuan program, dan tujuan belanja anggaran secara akuntabel, efektif, dan efisien.

Apalagi yang ditunggu masyarakat adalah hasil dari program-program tersebut.

"Ini yang banyak sering kita lupa. Yang ditunggu rakyat adalah manfaat dari setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah," kata Jokowi.

Jokowi kemudian menyesalkan masih ada program yang tidak jelas sasaran dan ukuran keberhasilannya. Hal ini akhirnya menimbulkan kesenjangan antara pusat dan daerah.

Baca juga: Tiga Arahan Presiden Jokowi Untuk BPKP dan Seluruh Jajaran APIP

"Saya lihat masih ada program yang tidak jelas ukuran keberhasilannya, tidak jelas sasarannya. Anggaran yang mau disasar apa, sehingga tidak mendukung capaian, tujuan, dan tidak sinkron dengan kegiatan lainnya," ungkapnya.

Berdasarkan kunjungannya ke lapangan selama ini, Jokowi kerap menemukan program yang hasil akhirnya tidak jelas.

Seperti pembangunan pelabuhan, namun tidak dibangun akses jalan menuju pelabuhan tersebut.

"Saya melihat, saya ini di lapangan terus, ada waduk, tidak ada irigasinya. (Baik) irigasi premier, sekunder, tersier. Itu ada (kondisi seperti) itu," kata Jokowi.

"Ada bangun pelabuhan baru, tapi tidak ada akses jalan ke situ. Ini apa-apaan? Bagaimana pelabuhan itu bisa digunakan? Ini ada dan tidak hanya satu. Ini yang harus terus dikawal, ini menyebabkan tidak optimalnya daya ungkit program dan masyarakat juga dirugikan," tegasnya.

Baca juga: DKI Jakarta Dapat Nilai E dari Kemenkes, di Bogor Jokowi Panggil Seluruh Kepala Daerah di Jawa Barat

Jokowi meminta agar tidak satu rupiah pun dana APBN dan APBD yang salah sasaran, disalahgunakan, apalagi dikorupsi.