Sederet Pertanyaan TWK Pegawai KPK: Pilih Alquran Atau Pancasila hingga Lepas Kerudung demi Negara
Puput, demikian sapaan akrabnya adalah salah satu nama yang disebut-sebut termasuk dalam 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK.
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Malvyandie Haryadi
“Saya mendapat beberapa cerita yang sangat bikin memprihatinkan dan bikin sedih begitu ya. Usianya sekitar 35 tahun yang belum menikah, lalu ditanya ‘kenapa belum menikah umur segini?’” tutur Putri.
“Lalu ditanya jangan-jangan LGBT, apa masih punya hasrat atau tidak. Lalu ditutup dengan bagaimana kalau nikah sama saya saja, mau nggak jadi istri kedua,” jelasnya.
Meskipun akhirnya si pewawancara mengakui itu hanya candaan, dia menilai, permyataan itu tetap merupakan sebuah pelecehan seksual terhadap perempuan.
“Lalu dengan entengnya pewawancara yang laki-laki itu berkata enggak usah diambil hati ya mbak itu tadi saya cuma bercanda loh,” ucapnya.
“Itu bukan candaan tetapi itu pelecehan” tegasnya.
Selain itu dia menilai tak ada korelasi soal dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dengan pemberantasan korupsi.
Diketahui, Putri merupakan satu dari 75 pegawai KPK yang tak lulus TWK.
Dirinya belum mengetahui apakah masuk kategori 51 pegawai yang dilabeli merah atau masuk kategori 24 yang bisa dibina.
Baca juga: Ratusan Pegawai KPK Lulus TWK Minta Pelantikan Ditunda: Kami Tahu Betul Prosesnya Tidak Benar
"Korelasi soal dengan antikorupsi menurut saya nol, karena dari 200an soal yang saya jalani dan 45 menit wawancara dengan asesor, itu tidak ada sama sekali terkait dengan antikorupsi," kata Putri.
Dia mencontohkan bagaimana soal-soal yang dikerjakannya tidak menyinggung kebijakan yang berkaitan dengan pemberantasan antikorupsi serta payung hukumnya.
"Misalnya apakah saya mengingat UU Tipikor atau saya mengingat tentang UU tahun 2019 itu tidak ada," katanya
Ada satu soal, dikatakan Putri, tentang Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme atau KKN. Namun, Putri tak mengingatnya sebab soal itu tidak memorable.
Begitu juga saat tes wawancara dengan asesor dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Putri tidak melihat adanya semacam perkenalan asesor dari instansi mana.
Putri membayangkan jika seorang asesor memperkenalkan diri dari instansi terkait dan tujuannya untuk mewawancara.
"Tidak ada perkenalan juga. Kalau beredar BKN punya rekamannya, tidak ada pemberitahuan kepada kami bahwa 'wawancara ini akan direkam' tak ada pemberitahuan seperti itu," katanya
"Jadi begitu saya masuk sudah ada dua asesor yang menunggu. Keduanya laki-laki, langsung bertanya, pegang data. Soal-soalnya tak ada hubungan dengan antikorupsi, malah cenderung melecehkan," tandas Putri.(*)