Presiden Jokowi sebelumnya telah meminta pimpinan KPK, Kemenpan RB, Kepala BKN tak memecat 75 pegawai yang tak lolos TWK.

"Presiden sudah bicara, tapi sayangnya para bawahan tidak mengikuti arahan dan perintah presiden itu," kata Febri.

"Ini juga harus menjadi perhatian serius saya kira, ada sesuatu yang sedang terjadi dan upaya pelemahan KPK atau delegitimasi KPK berjalan jauh lebih keras akhir-akhir ini. Dan kita harus menjaga KPK bersama-sama," imbuhnya.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan pimpinan telah menerima surat permohonan penundaan pelantikan dari para pegawai itu.

Ia bilang bahwa pimpinan akan menggelar rapa pada Senin (31/5/2021) untuk membahas permintaan pegawai.

“Solidaritas dari segenap pegawai KPK yang meminta agar pelantikan ditunda sangat kami hargai,” kata Ghufron lewat keterangan tertulis, Minggu (30/5/2021).

Ia berkata bahwa penetapan tanggal 1 Juni 2021 sebagai pelantikan menjadi ASN mengacu pada Hari Lahir Pancasila.

Menurut Ghufron, pemilihan tanggal itu akan menjadi simbol bahwa pegawai KPK Pancasilais.

"Namun solidaritas juga merupakan pengamalan sila persatuan yang juga kami apresiasi, hasilnya akan kami kabarkan,” kata Ghufron.

Baca berita polemik TWK KPK lainnya

(Tribunnews.com/Shella Latifa/Ilham Rian Pratama)