Sinovac Tak Penuhi Syarat Arab Saudi, Pemerintah Usahakan Vaksin Johnson & Johnson untuk Jemaah Haji
Menurut Menag, hingga kini pemerintah Arab Saudi belum memberikan kepastian terkait penyelenggaraan haji 1442 Hijriah/2021 Masehi.
Penulis: Malvyandie Haryadi
"Kuota dari mana, tidak ada satu pun di dunia ini yang memiliki misi Haji yang sekarang sudah dapat kuota. Karena kuota Haji tergantung pada pemerintah Saudi dan pemerintah Saudi belum mengumumkan itu," ucap Yaqut.
Lebih lanjut, Yaqut mengungkapkan pihaknya bakal melapor perkembangan terkait ibadah Haji ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Di sisi lain, pihaknya juga mempersiapkan mitigasi pelaksanaan ibadah Haji.
"Saya akan lapor ke presiden, menyampaikan situasinya seperti apa, para jemaah ekspektasinya apa, pemerintah Saudi seperti apa, harapan kawan-kawan di DPR RI ini seperti apa, kan harus disampaikan semua," pungkasnya.
PKS minta pemerintah proaktif
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Amin Ak mendesak pemerintah lebih aktif melobi pemerintah Arab Saudi agar vaksin-vaksin yang digunakan di Indonesia diakui sebagai persyaratan berhaji tahun ini.
Indonesia membutuhkan diplomasi sangat intens agar pemerintah Arab Saudi mau mengakui jenis-jenis vaksin yang dipakai di Indonesia dan mendapatkan izin berhaji.
Hal itu disampaikan Amin usai Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan PT Bio Farma (Persero) yang menjadi distributor vaksin di Indonesia, Selasa (25/5/2021 pekan lalu.
Amin meminta agar tim diplomasi gabungan yang terdiri Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Agama (Kemenag) lebih intensif melobi pemerintah Arab Saudi.
“Bagaimanapun jemaah haji asal Indonesia merupakan yang terbesar dibanding negara-negara lainnya. Jika tahun ini belum juga diperbolehkan, antriannya akan makin panjang. Kasihan jemaah kita,” kata Amin.
Merujuk data Kementerian Agama, kuota jemaah haji Indonesia sebanyak 221.000.
Jumlah tersebut terdiri dari 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus.
Dalam RDP tersebut terungkap bahwa pemerintah Saudi membuat kebijakan vaksin yang disetujui adalah vaksin-vaksin yang berasal dari Amerika dan Eropa yaitu, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson dan AstraZeneca.
Dari ketiga vaksin tersebut, Indonesia baru punya vaksin AstraZeneca yang sesuai kriteria.
