TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Indonesia harus menjadi kekuatan lima besar dunia sejajar dengan Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia dan China.

Maknanya, adalah secara militer kekuatan militer Indonesia juga harus lima besar dunia. 

Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta dalam Gelora Talk 'Reformasi Sistem Pertahanan Nasional dan Urgensi Modernisasi Alutsista TNI' di Gelora Media Centre, di Jakarta, seperti dikutip Tribunnews.com dari keterangan tertulis, Kamis (3/5/2021) petang.

"Ketika kita ingin menjadikan Indonesia sebagai lima besar dunia, maka maknanya adalah secara militer Indonesia juga menjadi kekuatan militer kelima dunia," ujar Anis Matta.

Namun, hal itu membutuhkan roadmap dan reformasi sistem pertahanan, serta  modernisasi alutsista.

Hal ini akan menjadi agenda strategis yang akan diperjuangkan Partai Gelora sebagai bentuk partispasi dalam politik.

"Agenda tersebut, adalah salah satu pilar dari dari cita-cita menjadikan Indonesia sebagai kekuatan lima besar dunia, selain ilmu pengetahuan, ekonomi dan juga militer," katanya.

Dalam diskusi yang dihadiri Ketua Komisi I DPR 2010-2016, pengamat pertahanan Dr. Connie Rahakundini Bakrie dan Anggota Komite Kebijakan Industri Pertahanan Mayjen TNI Pur Tri Tamtomo itu, Anis Matta, reformasi pertahanan nasional harus segera dilakukan karena ada perubahan landscape global akibat pandemi.

Karena itu, Anis Matta, meminta asumsi-asumsi dasar mengenai sistem pertahanan nasional saat ini harus dilakukan perubahan secara fundamental, terutama menyangkut isu konflik global dan perang masa depan.

"Asumsi-asumsi yang kita percaya selama ini, harus kita pertanyakan kembali. Isu alutsista yang sedang mencuat menjadi entry point bagi Partai Gelora untuk memulai pembicaraan yang lebih strategis," lanjutnya.

Anis Matta menegaskan, Partai Gelora tidak ingin terjebak soal 'isu mafia alutsista', karena yang lebih penting membicarakan asumsi-asumsi dasar strategi pertahanan ke depan.

"Ini adalah satu momentum, saat isu alutsista mencuat untuk memulai pembicaraan yang fundamental, menyusun strategi pertahanan kedepan," tegasnya.

Baca juga: Kata Prabowo Usai Rapat Bersama DPR Bahas Modernisasi Alutsista: Rencana Ini Akan Kita Godok Bersama

Ketua Komisi I DPR 2010-2016 Mahfuz Sidik mengatakan, angaran Rencana Strategis (Renstra) pertahanan Indonesia sebesar Rpp 1.760 triliun untuk periode 2020-2044 yang dipercepat ke 2024 dinilai masih sulit untuk mendongkrak kapabilitas sistem pertahanan.

Kekuatan militer suatu negara, lanjut Mahfuz, juga harus ditopang dengan kekuatan industri pertahanan yang memproduksi alat pertahanan sendiri di dalam negeri.

"Artinya, belanja pertahanan juga dibelanjakan di dalam negeri dengan memproduksi alat-alat pertahanan seperti negara maju, Amerika dan Prancis yang berada di lima besar kekuatan pertahanan dunia," kata Mahfuz, Sekjen Partai gelora Indonesia ini.

Namun, pengamat pertahanan Connie Rahakundini Bakrie justru mempertanyakan besaran anggaran pertahanan yang dipercepat di 2024.  Sebab, anggaran sebesar 1.760 triliun tersebut, dinilai terlalu besar tanpa adanya penjelasan.

"Pertanyaan saya, anggaran sebesar ini dalam tiga tahun kita mau beli apa dan kenapa mesti habis di 2024. Yang sudah di-clearkan dan dijelaskan Menteri Bappenas adalah dana sebesar USD 20 miliar. Selisih 104 miliar itu harus dijelaskan oleh Kementerian Pertahanan," kata Connie.

Anggota Komite Kebijakan Industri Pertahanan Mayjen Pur Tri Tamtomo mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menginstruksikan agar penggunaan anggaran tepat sasaran karena pemerintah saat ini tengah berperang melawan Covid-19, sehingga anggaran di kementerian/lembaga dikurangi.

"Anggaran harus digunakan tepat sasaran dan jelas secara mutu. Alutsista yang dibeli juga tidak boleh mangkrak dan memberdayakan industri pertahanan. Industri pertahanan harus diperkuat dan dibangkitkan," kata Tri Tamtomo.

Tri Tamtomo menambahkan, Kementerian Pertahanan harus bisa menjelaskan mengenai besaran kebutuhan anggaran pertahanan yang luar biasa ini di tengah pandemi Covid-19 tersebut agar tidak memicu polemik publik.

"Apakah ada perkembangan internasional kekuatan negara tertentu, perlombaan persenjataan di sekitar negara kita, apakah ada ancaman aktual atau ancaman lain yang ada pengaruhnya langsung atau tidak langsung kepada republik ini," pungkasnya.(*)