TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekjen Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Dudung Abdul Qadir mengungkapkan sebagian besar guru dan orang tua murid mendukung rencana pemerintah menggelar sekolah tatap muka pada tahun ajaran baru atau Juli 2021.

Dudung membeberkan, berdasarkan survei yang dilakukan PGRI, 78 persen guru dan 75 persen orang tua murid ternyata ingin pembelajaran tatap muka (PTM) segera diselenggarakan.

”Survei pada teman guru bahwa 78 guru menginginkan tatap muka, 20 persen guru tidak ingin tatap muka atau tetap (pembelajaran) daring, sisanya tidak tahu,” kata Dudung dalam webinar pendidikan Vox Point pada Minggu (6/6/2021).

Baca juga: Skema Pembelajaran Tatap Muka Dibuka Mulai Juli, KPAI: Masih Banyak Guru Menolak Divaksin

Hampir sama dengan survei yang dilakukan PGRI pada profesi guru, dari 30 ribu orang tua yang disurvei 75 persen ingin segera dilakukan pembelajaran tatap muka, sementara 15 persen lainnya ingin pembelajaran tetap dilakukan secara daring, dan sisanya mengatakan tidak tahu.

Dudung mengatakan hasil survei ini perlu disikapi baik oleh pemerintah pusat dan daerah, pemangku kepentingan terkait, serta masyarakat.

Ia mengaitkan persoalan ini dengan kemungkinan terjadinya lost generation atau hilangnya generasi dan lost learning yang dikhawatirkan UNESCO akibat dampak pandemi Covid-19.

”Ini yang harus kita pikirkan semua sebagai insan pendidikan. Bukan persoalan menolak tatap muka atau menolak daring, tapi bagaimana mencari solusi yang baik,” ujarnya.

Pihak-pihak terkait menurutnya juga penting melihat bagaimana reduksi akibat pembelajaran tatap muka.

Hal ini dikarenakan ada banyak siswa yang tidak dapat melakukan pembelajaran daring selama pandemi Covid-19 dan perlu dicarikan solusinya.

Baca juga: Imbas PJJ, Peserta Didik Butuh 9 Tahun Kejar Ketertinggalan

Baca juga: Curhat Guru Soal PJJ: Lebih Mengena Kalau Sekolah Tatap Muka

Namun ia menyayangkan statement Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Nadiem Makarim yang bersikukuh dengan pernyataannya menggelar pembelajaran tatap muka.

Menurut Dudung, ini bukan terkait menolak atau tidak menolak, tapi sisi-sisi yang harus dicarikan solusinya.

"Jangan tiba-tiba menyampaikan informasi ke publik bahwa kita harus tatap muka. Kita lihat dulu datanya seperti apa dari gugus tugas," ujarnya.

Kendati ada data yang menunjukkan 54 persen sekolah sudah siap melaksanakan pembelajaran tatap muka, namun faktanya juga masih ada sisanya yang belum siap.

Oleh karena itu menurut Dudung perlu ada diskusi lebih lanjut dengan berbagai stakeholder pendidikan seperti Pemerintah Daerah, termasuk Satgas Covid-19 sebagai otoritas yang dapat menentukan apakah daerah-daerah sudah diperkenankan menyelenggarakan kegiatan PTM.