Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) mengkritisi kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) yang terkesan memaksakan kegiatan pembelajaran tatap muka ditengah angka kasus covid-19 yang meningkat.

Perwakilan dari P2G, Iman Zanatul Haeri pada webinar pendidikan yang diselenggarakan Vox Populi mengatakan vaksinasi untuk guru hingga saat ini cendrung berjalan lambat.

Hal ini menjadi ironi menurut Iman, dengan keinginan pemerintah agar sekolah tatap muka bisa dibuka pada tahun ajaran baru.

Baca juga: Survei PGRI: 78 Persen Guru dan 75 Persen Orang Tua Siswa Ingin Pembelajaran Tatap Muka

"Program vaksinasi ini kan dari pemerintah untuk guru, dosen dan tenaga pendidikan. Yang mengatakan 5 juta adalah pemerintah. Artinya pemerintah punya gambaran, apabila target pemerintah tercapai, kemungkinan para dosen dan guru ini bisa membuka sekolah atau lembaga pendidikan lainnya," kata Iman, Minggu (6/6/2021).

Jelang pembelajaran tatap muka, P2G menegaskan pemenuhan target vaksinasi tidak dapat ditawar.

Baca juga: Wakil Ketua Komisi X DPR Dukung Rencana Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

Walaupun sudah mulai banyak guru yang di vaksin di daerah-daerah, khususnya di kota besar yang mengalami kasus yang tinggi, nyatanya masih banyak guru yang belum di vaksin.

Dari 5 juta yang ditargetkan pemerintah, baru sekitar 900 ribu guru yang divaksin.

"Kita tahu itu (vaksinasi) belum mencapai target pada bulan ini. Malah kemudian mundur sampai bulan Agustus, sampai hari hanya mencapai 900 ribu," lanjut Iman.

Iman mengatakan kendati vaksin bukan jaminan seseorang tidak terpapar virus, tapi vaksin merupakan standar yang sudah ditetapkan pemerintah.

P2G mengapresiasi Kemdikbud Ristek yang telah membuat dashboard yaitu daftar periksa, dimana sekolah-sekolah diuji persyaratannya apakah layak untuk membuka sekolah.

Namun, sekolah yang dinyatakan siap batu 54,41 persen.

Artinya ada sekitar 45 persen sekolah yang belum siap untuk menggelar pembelajaran tatap muka.

"Kalau ada sekolah yang sampai detik ini belum siap, lantas kenapa harus dibuka di bulan Juli," ujar Iman.

"Ini dua hal yang saling berbenturan, di satu sisi jelas angka menunjukkan kita belum siap, tapi kalo memang seperti itu kita harus menyesuaikan diri dengan kemampuan pemerintah," kata Iman.

P2G memahami kekhawatiran learning lost atau ancaman kehilangan pembelajaran dari anak-anak usia sekolah, belum lagi bagi anak tingkat dasar dan usia dini.

Namun diperlukan kordinasi lebih lanjut dengan stakeholder maupun lembaga terkait untuk memastikan pemetaan zona dan pembukaan tidak di buka serentak, serta melihat angka kasus Covid-19 daerah.

Iman menegaskan jika pemerintah bersikukuh membuka pembelajaran tatap muka pada bulan Juli, P2G meminta pemerintah agar vaksinasi tetap dilanjutkan, dipercepat dan membuat pakem protokol kesehatan (Prokes).

"Untuk prokes ini kan daerah terbagi-bagi, ada yang zona merah, kuning, hijau. Ada sekolah yang siap dan tidak siap. Yang tidak siap harus didorong oleh Pemda, institusi terkait agar misalnya dana BOS mereka cepat cair agar bisa belanja thermo gun, handsanitizer, dan lain sebagainya," ujar Iman.

Skema Pembelajaran Tatap Muka Dibuka Mulai Juli, KPAI: Masih Banyak Guru Menolak Divaksin

Sekolah dengan skema pembelajaran tatap muka (PTM) rencananya dibuka pada Juli mendatang.

Namun sebulan jelang dilaksanakannya PTM tersebut, ternyata masih banyak guru yang menolak untuk divaksin.

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti menyebut salah satu kasus penolakan tersebut ditemukan di Bengkulu.

Baca juga: Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia Akan Bertemu Sri Sultan Bahas Prioritas Vaksinasi Bagi Lansia

Berdasarkan data KPAI, guru yang sudah disuntik vaksin virus corona (Covid-19) di Bengkulu baru 50 persen.

"Saya koordinasi yang Bengkulu itu kenapa 50 persen angkanya? Ternyata banyak guru menolak divaksin. Itu juga jadi PR ya," ucap Retno dalam konferensi pers, Minggu (6/6/2021).

Baca juga: Belajar Online Tetap Jadi Alternatif Pendidikan Masa Depan

Retno mengungkapkan secara nasional cakupan vaksinasi terhadap guru baru 28 persen dari total 5 juta guru di seluruh Indonesia.

Data tersebut terakhir dimutakhirkan per 31 Mei lalu. Vaksinasi terhadap guru yang paling tinggi berada di DKI Jakarta dengan persentase sebanyak 78 persen.

Retno meminta agar pemerintah daerah dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) perlu meninjau ulang pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah.

Baca juga: KSAL Tekankan Kesejahteraan Anak Didik dan Inovasi dalam Pendidikan di Kodiklatal

"Kalau mau buka Juli, sebaiknya jangan main buka juga," ucap Retno. Selain kesiapan guru, Retno juga mengingatkan Kemndikbudristek dan pemda untuk memastikan kesiapan aspek-aspek lainnya seperti sarana dan prasarana.

Sebelumnya, Mendikbudristek Nadiem Makarim mengungkapkan bahwa pihaknya ingin kembali membuka sekolah tatap muka pada Juli mendatang di tengah pandemi virus corona.

Nadiem ingin pelajar kembali mendapatkan pembelajaran yang efektif.

"Tidak ada tawar-menawar untuk pendidikan, terlepas dari situasi yang kita hadapi," ujar Nadiem dalam acara yang disiarkan YouTube Kemendikbud RI, Rabu (2/6).

Senada dengan Nadiem, Presiden Joko Widodo juga ingin kegiatan belajar tatap muka di sekolah bisa mulai dilakukan pada Juli 2021.

Ia berharap pemberian vaksinasi terhadap tenaga pendidik serta guru mampu membawa sinyal baik terhadap pembukaan kembali aktivitas sekolah tatap muka di tengah pandemi Covid-19.

"Tenaga pendidik dan kependidikan, guru, kita berikan prioritas agar nanti di awal semester ke-2 pendidikan tatap muka bisa kita mulai lakukan," ucap Jokowi dalam siaran langsung yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (24/2).(tribun network/ras/dod)