Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Seleksi Kepegawaian di KPK

Komnas HAM Jawab Kritik Hendardi soal Pemanggilan Pimpinan KPK

Komnas HAM mengajak semua pihak untuk mengembalikam kepada aturan hukum yang berlaku.

Komnas HAM Jawab Kritik Hendardi soal Pemanggilan Pimpinan KPK
Gita Irawan/Tribunnews.com
Komisoner Komnas HAM RI M Choirul Anam dan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap usai pemeriksaan terhadap pengurus inti Wadah Pegawai KPK di kantor Komnas HAM RI Jakarta pada Senin (31/5/2021). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM,  M Choirul Anam menanggapi pernyataan Ketua Setara Institute Hendardi terkait pemanggilan yang dilakukan Komnas HAM terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Anam mengatakan pihaknya menghormati semua pendapat tentang proses pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM terhadap aduan pegawai KPK terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Ia pun mengajak semua pihak untuk mengembalikam kepada aturan hukum yang berlaku.

"Kita hormati semua pendapat tentang proses ini, dan kita kembalikan pada aturan hukum yang berlaku," kata Anam saat dihubungi Tribunnews.com pada Kamis (10/6/2021).

Anam mengatakan peristiwa terkait TWK pegawai KPK sederhana dan tidak sulit diselesaikan. 

Baca juga: Hendardi Sebut Pemanggilan Komnas HAM terhadap Pimpinan KPK dan BKN Tidak Tepat dan Mengada-ada

Ia mengatakan para pihak yang dimintai keterangan Komnas HAM hanya perlu memberi keterangan, klarifikasi, membantah, menambah, atau memberi keterangan lain. 

"Semakin banyak keterangan, bahkan ditambah dengan semakin lengkapnya dokumen. Semakin mudah selesai," kata Anam.

Sebelumnya Ketua Setara Institute Hendardi menanggapi soal pemanggilan yang dilakukan Komnas HAM terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Menurut Hendardi, pemanggilan itu bukan saja tidak tepat tetapi juga berkesan mengada-ada.

"Karena seperti hanya terpancing irama genderang yg ditabuh 51 pegawai KPK yg tidak lulus TWK (Jumlahnya kurang dari 5,4 persen pegawai KPK,red)," kata Hendardi dalam keterangannya kepada Tribunnews, Kamis (10/6/2021).

Halaman
123
Penulis: Gita Irawan
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas