Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Legislator PKS Soroti Minimnya Akses UMKM terhadap Pembiayaan Perbankan

Anis melihat bahwa sebagian besar pembiayaan UMKM masih berasal dari keuangan sendiri, yaitu 77 persen.

Legislator PKS Soroti Minimnya Akses UMKM terhadap Pembiayaan Perbankan
Arief/Man (dpr.go.id)
Anggota Baleg (Badan Legislasi) DPR RI Anis Byarwati. 

Lalu, ada hal yang menarik perhatian Doktor Ekonomi Islam lulusan Universitas Airlangga ini, yaitu tentang program Momspreneur yang merupakan program pemberdayaan wanita produktif untuk mewujudkan UMKM sukses.

Momspreneur yang berupa program Wirausaha Unggulan Bank Indonesia (WUBI) yang menyasar pada ibu-ibu, perempuan korban KDRT dan korban rentenir di Kaltim.

Anis ingin tahu lebih jauh tentang kondisi perempuan di Kaltim dan alasan Pemprov Kaltim memilih sasaran pada ibu-ibu, perempuan korban KDRT dan korban rentenir, serta perkembangan dari Momspreneur ketika mereka melakukan usaha melalui UMKM.

Kemudian berikutnya terkait dengan Pusat Logistik Berkat (PLB) berdasarkan penjelasan perwakilan Bea Cukai Kalimantan Timur.

Program PLB ini sangat didukung oleh Bank Indonesia. Apalagi PLB dapat meningkatkan daya saing terutama ekspor produk produk unggulan plastik, namun keberadaan PLB di Kaltim masih perlu disinergikan dengan semua program pengembangan ekspor.

"Sejauh ini belum ada UMKM binaan Bank Indonesia yang memanfaatkan fasilitas PLB artinya PLB ini belum dirasakan manfaatnya atau belum bersinergi dengan UMKM dalam hal ini UMKM binaan Bank Indonesia," kata dia.

Berdasarkan temuan ini, Anis mendorong agar forum yang dihadiri oleh BI, Bea Cukai dan Pemprov Kaltim ini dapat menjadi sarana untuk membicarakan kemudahan dan insentif yang dapat diberikan diberikan oleh program ini.

"Alangkah baiknya jika ada sinkronisasi antara kementerian keuangan dalam hal ini Bea Cukai dengan UMKM binaan Bank Indonesia," jelas Anis.

Lebih lanjut, masih terkait dengan UMKM juga, Anis meminta penjelasan tentang realisasi target penyaluran dana bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro melalui BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro) sejumlah 9111 UMKM, serta bagaimana dengan nasib UMKM yang belum mendapatkannya.

Sebab adanya beberapa permasalahan dengan data seperti data alamat penerima yang belum jelas, penerima BPUM yang berada di tempat terpencil sehingga mengalami kesulitan karena jarak ke Bank cukup jauh, serta adanya nomor induk kependudukan ganda, dimana semua masalah ini akan menghambat kemajuan UMKM.

"Kita sama-sama punya komitmen bahwa UMKM adalah tulang punggung perekonomian nasional Indonesia oleh karena itu semua stakeholder harus berkomitmen untuk bisa memajukan UMKM termasuk di Kalimantan Timur," pungkas Anis.

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas