Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pemilu 2024

KPU Soroti Penyediaan Anggaran APD Petugas Lapangan di Pemilu dan Pilkada 2024

I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyebut pihaknya menyusun desain Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 sesuai kondisi pandemi Covid-19.

KPU Soroti Penyediaan Anggaran APD Petugas Lapangan di Pemilu dan Pilkada 2024
screenshot
Komisioner KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisioner KPU RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyebut pihaknya menyusun desain Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 sesuai kondisi pandemi Covid-19.

Salah satu yang disusun menyangkut anggaran untuk dua hajatan pesta demokrasi tersebut.

Ia mengatakan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 akan tetap memperhatikan keamanan serta kesehatan jajaran penyelenggara pemilihan.

Sehingga ketersediaan alat pelindung diri bagi petugas lapangan jadi hal yang paling dibutuhkan.

Namun berkaca dari pengalaman Pilkada Serentak 2020 kemarin, terdapat kendala anggaran dalam penyediaan APD tersebut.

Alhasil terjadi keterlambatan penyediaan APD di daerah.

"Ini penting, di mana situasi pandemi belum berakhir. Jadi apakah ini dapat diselesaikan dengan baik," ujar Raka dalam diskusi bertajuk 'Persiapan dan Tantangan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024', Rabu (16/6/2021).

Baca juga: Pemilu-Pilkada 2024 Cuma Beda Beberapa Bulan, Durasi Penyelesaian Sengketa Jadi Tantangan

Penganggaran bagi APD di Pilkada Serentak kemarin, kata Raka, dibantu pemerintah pusat lewat APBN yang didistribusikan ke dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) masing - masing daerah.

Menurutnya hal yang jadi pertanyaan adalah pelaksanaan pesta demokrasi di tahun 2024 nanti apakah penyediaan APD akan kembali dibantu pemerintah pusat atau tidak.

Ia berharap pemerintah dapat segera membahas persoalan anggaran Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 jauh hari sebelum dimulainya tahapan.

"Nah bagaimana nanti? Jadi selain pusat juga harus menyediakan anggaran untuk pemilu nasional, termasuk daerah, tentu sedari awal harus mempersiapakan anggaran untuk NPHD Pilkada ya," terang dia.

"Karena pada pokoknya undang-undang masih mengatur bahwa anggaran pilkada bersumber dari APBD," ucapnya.

Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas