Kritik Fadli Zon soal Wacana Pajak Sembako, Dinilai Jahat dan Miskin Imajinasi
Politikus Partai Gerindra Fadli Zon kritik wacana pajak sembako, dinilai jahat dan miskin imajinasi.
Penulis: Shella Latifa A
Editor: Sri Juliati
Pajak Diminta Menyasar ke Masyarakat Kalangan Atas
Fadli Zon menuturkan, saat ini seharusnya pemerintah melihat pajak bukan hanya dipandang sebagai instrumen menampah pendapat negara.
Melainkan juga, sebagai alat memberi intensif dan disinsentif perekonomian masyarakat.
Berdasarkan hasil “Global Consumer Insights 2020”, yang dibuat oleh PricewaterhouseCoopers (PwC), dipaparkan bahwa pendapatan rumah tangga Indonesia turun sebesar 65 persen di masa pandemi.
Lanjut Fadli Zon, angka penurunan ini lebih besar daripada rata-rata global yang turun sekitar 40 persen.
"Jadi, mayoritas rumah tangga di negeri kita kondisinya sedang susah berdarah-darah. Sehingga, imajinasi Pemerintah ketika menyusun kebijakan mestinya kaya, bukannya tambah miskin dan sempit wawasan," lanjutnya.
Baca juga: Menkeu Diminta Cari Pajak di Produk Lain Selain Sembako, Masih Banyak Belum Dipajaki
Ia menyebut, selama ini pemerintah terlalu bergantung menerima pendapatan dari beberapa jenis pajak, terutama PPN dan Pajak Penghasilan (PPh) milik suatu badan.
"Jadi, ketergantungan terhadap pajak korporasi terlalu besar."
"Ini bisa dilihat dari elastisitas penerimaan pajak yang terjun lebih dalam dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi. Elastisitas antara penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi (tax buoyancy) pada 2020 mencapai 7,8," ungkapnya.
Menurutnya, kondisi Indonesia ini berbanding terbalik dengan negara lain yang lebih maju, di mana penerimaan pajaknya bersumber dari PPh pribadi perseorangan.
"Di tengah situasi seperti sekarang justru orientasi pemerintah harusnya memaksimalkan wajib pajak perorangan terutama kalangan atas premium dan meningkatkan jumlah wajib pajak," kata Fadli Zon.
Baca juga: Isu Pajak Sembako di Tengah Pandemi, Pemerintah Diminta Fokus Tangani Covid-19
Fadli Zon kembali menekankan tak ada alasan mendasar untuk merima wacana pajak sembako ini.
"Kembali ke soal PPN untuk sembako, saya kira tidak ada alasan untuk menerima kebijakan ngawur tersebut. Saya yakin sebagian besar rakyat Indonesia menolak kebijakan tersebut," pungkasnya.
Baca berita seputar pajak sembako lainnya
(Tribunnews.com/Shella Latifa)
