Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah waspada dan bergerak cepat mengatasi lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi di sejumlah daerah. 

Netty menekankan pentingnya 3T (testing, tracing dan treatmen) serta penegakan protokol kesehatan. 

Netty mengatakan, jika diukur per kota atau kabupaten, saya yakin banyak daerah yang kapasitas testnya masih di bawah standar global. Padahal testing dan tracing ini sangat penting untuk menekan potensi penularan.

"Lonjakan kasus ini harus jadi alarm bagi pemerintah untuk waspada dan segera bergerak cepat melakukan langkah antisipasi dengan meningkatkan testing. Jangan sampai kita baru gelagapan setelah semakin banyak  daerah zona merah," ujar Netty, kepada wartawan, Jumat (18/6/2021). 

Baca juga: Ledakan Kasus Covid-19 di Indonesia, dalam Sehari Ada 12.624 Kasus Baru, Tersebar di 33 Provinsi

Satgas Covid-19 menyebutkan, per 15 Juni 2021, zona merah sudah menjadi 29 kabupaten/kota, paling banyak di Pulau Sumatera yaitu 17 kabupaten/kota.

Baca juga: Covid-19 pada Anak di Jakarta Mengalami Peningkatan, Hari Ini 144 Anak Balita Positif Corona

Sementara Jawa tengah menjadi provinsi dengan jumlah daerah zona merah paling banyak, yaitu Wonogiri, Kudus, Grobogan, Tegal, Sragen, Semarang, dan Jepara. 

Berkaca pada kasus itu, Netty meminta pemerintah memastikan fasilitas kesehatan siap dalam merespon lonjakan kasus di berbagai daerah. 

"Siapkan kapasitas rumah sakit yang mencukupi, terutama di daerah zona merah.  Rumah sakit di daerah yang bukan zona merah juga harus disiapkan untuk membantu menangani pasien. Tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Ratio (BOR) di setiap daerah harus terus dimonitor," katanya. 

Netty juga mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan ketersediaan dokter, tenaga kesehatan dan petugas pendukung lainnya, seperti petugas pengurusan jenazah dan petugas pembuangan limbah medis. 

"Kita tidak ingin menambah masalah ikutan akibat kurang antisipatif. Misalnya, saat terjadi lonjakan  di Kudus, di sana kekurangan  petugas pengubur jenazah sehingga terjadi antrean jenazah yang belum dikubur. Begitu juga dengan kesiapan  petugas yang menangani limbah medis agar jangan tercecer di sembarang tempat,” ungkapnya. 

Selain ketersediaan dokter dan tenaga kesehatan, dia juga meminta pemerintah memikirkan jam kerja dan APD tenaga kesehatan. "Jangan sampai mereka bekerja melampaui kemampuan dan menggunakan  alat perlindungan diri yang tidak standar," imbuhnya. 

Netty meminta pemerintah mengkaji kemungkinan pemberlakuan  lockdown total guna mengendalikan kasus.

“Ancaman Covid-19 ini nyata dan makin masif. Varian baru telah dikonfirmasi masuk ke Indonesia. Pemerintah perlu memikirkan kemungkinan memberlakukan  lockdown total guna mengendalikan lonjakan kasus," ujarnya. 

Menurut Netty, Pemerintah harus lebih ketat dalam mengawasi penerapan prokes di tempat umum agar jangan sampai masyarakat mengalami pandemic fatigue (kelelahan akan pandemi). 

"Masyarakat dapat mengalami kelelahan akan pandemi akibat ketidakpastian kapan berakhirnya, sehingga mulai tidak mematuhi protokol pencegahan penyebaran virus Corona. Ini dapat menjadi situasi yang berbahaya," ujarnya.

Dia menegaskan, pemerintah tidak boleh lengah dan lelah dalam memantau penegakan prokes. Sosialisasi dan edukasi masif kepada masyarakat harus terus dilakukan.