Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta agar dana untuk pembangunan Papua di setiap kementerian dan lembaga di konsolidasikan. Hal tersebut usai Ma'ruf bertemu Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Kamis (17/6/2021) kemarin.

“Karena sebagaimana diketahui, dana untuk Papua itu ada di berbagai kementerian dan lembaga. Itulah yang harus dikonsolidasikan,” ujar Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi usai mendampingi Wapres menerima Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keterangan yang diterima, Jumat (18/6/2021).

Pertemuan tersebut, dikatakan Masduki, dilakukan sebagai tindak lanjut atas penunjukkan Wapres sebagai Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Baca juga: Menkeu Diminta Cari Pajak di Produk Lain Selain Sembako, Masih Banyak Belum Dipajaki

Lebih lanjut, Masduki mengatakan, Wapres berharap proses pembangunan di Papua dapat segera berjalan.

Oleh karena itu, pekan lalu Wapres memanggil Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Mahfud MD untuk menanyakan kondisi keamanan di Papua.

Lalu setelah pertemuan dengan Menkeu hari ini, selanjutnya Wapres Ma'ruf akan berkoordinasi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN /Kepala Bappenas) Suharao Monoarfa dan pihak-pihak lain yang terkait.

Baca juga: Bertambah Lagi, Menkeu Sri Mulyani Pajaki 8 Perusahaan Digital Ini

“Mudah-mudahan di akhir Juni ini akan diusulkan oleh Wapres kepada Presiden untuk dapat segera dilakukan rapat terbatas untuk mengonsolidasi pembangunan di Papua,” imbuh Masduki.