Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Eks Direktur KPK: Kepala Daerah dan Parpol Dibantu Aparat Penegak Hukum Kuasai SDA

Sujanarko menyatakan partai politik memilih kepala daerah yang tidak mengelola sumber daya alam untuk kepentingan rakyat.

Eks Direktur KPK: Kepala Daerah dan Parpol Dibantu Aparat Penegak Hukum Kuasai SDA
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Direktur Pembinaan Jaringan Antarkomisi dan Instansi KPK Sujanarko (kiri) bersama Penyidik Senior KPK Novel Baswedan (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung KPK C-1, Jakarta, Senin (17/5/2021). Dalam keterangannya, 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang gagal tes wawasan kebangsaan melaporkan anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK Indriyanto Seno Adji karena diduga pelanggaran kode etik. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Eks Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi (PJKAKI KPK), Sujanarko menyatakan partai politik memilih kepala daerah yang tidak mengelola sumber daya alam untuk kepentingan rakyat.

Dalam diskusi 'Pelemahan KPK dan Korupsi di Sektor Pertambangan dan Sumber Daya Alam', Sabtu (19/6/2021), ia berkata bahwa ketika KPK sudah masuk ke ranah SDA, kepala daerah yang dipilih berkolaborasi dengan parpol terkait penguasaan SDA.

"Sehingga yang dipilih (kepala daerahnya) ya kaya gitu-gitu itu sehingga momentum-momentum ini dengan kerasnya KPK masuk di sumber daya alam, mulailah mereka berkolaborasi oligarki itu dengan pelaku partai politik kita," kata Sujanarko.

Baca juga: Eks Komisioner KPK Mengaku Pertama Kali Dengar Istilah Taliban Saat Sidak di Bea Cukai Tahun 2008

Terlebih, kolaborasi antara kepala daerah dan parpol diperkuat dengan bantuan aparat penegak hukum. Sehingga, penguasaan SDA semakin kuat.

"Aparat penegak hukum yang nakal itu mulai berkolaborasi untuk memperkuat posisi-posisi mereka," ucap Sujanarko.

Menurutnya, hal tersebut bisa terjadi karena tata kelola parpol di Indonesia yang masih belum baik.

"Parpol itu kan yang juga memilih kepala-kepala daerah, kurang beruntungnya parpol kita tidak punya sistem tata kelola parpol yang baik," kata Sujanarko.

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas