TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Eks Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi (PJKAKI KPK), Sujanarko menyatakan partai politik memilih kepala daerah yang tidak mengelola sumber daya alam untuk kepentingan rakyat.

Dalam diskusi 'Pelemahan KPK dan Korupsi di Sektor Pertambangan dan Sumber Daya Alam', Sabtu (19/6/2021), ia berkata bahwa ketika KPK sudah masuk ke ranah SDA, kepala daerah yang dipilih berkolaborasi dengan parpol terkait penguasaan SDA.

"Sehingga yang dipilih (kepala daerahnya) ya kaya gitu-gitu itu sehingga momentum-momentum ini dengan kerasnya KPK masuk di sumber daya alam, mulailah mereka berkolaborasi oligarki itu dengan pelaku partai politik kita," kata Sujanarko.

Baca juga: Eks Komisioner KPK Mengaku Pertama Kali Dengar Istilah Taliban Saat Sidak di Bea Cukai Tahun 2008

Terlebih, kolaborasi antara kepala daerah dan parpol diperkuat dengan bantuan aparat penegak hukum. Sehingga, penguasaan SDA semakin kuat.

"Aparat penegak hukum yang nakal itu mulai berkolaborasi untuk memperkuat posisi-posisi mereka," ucap Sujanarko.

Menurutnya, hal tersebut bisa terjadi karena tata kelola parpol di Indonesia yang masih belum baik.

"Parpol itu kan yang juga memilih kepala-kepala daerah, kurang beruntungnya parpol kita tidak punya sistem tata kelola parpol yang baik," kata Sujanarko.