Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Covid-19 Makin Ganas, Fraksi PPP DPR Berharap Keseriusan dan Ketegasan Pemerintah

Setiap kebijakan yang diambil harus memerhatikan kesiapan infrastruktur di daerah, dan melakukan sosialisasi dengan baik.

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Dewi Agustina
zoom-in Covid-19 Makin Ganas, Fraksi PPP DPR Berharap Keseriusan dan Ketegasan Pemerintah
TRIBUNMADURA.COM/FEBRIANTO RAMADANI
Pemeriksaan pengendara yang memasuki wilayah Jembatan Suramadu sisi Surabaya, Minggu (6/6/2021). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi mengharapkan keseriusan dan ketegasan dari pemerintah untuk menangani peningkatan kasus Covid-19 yang semakin ganas di Indonesia.

"Mengingat laju penyebaran Covid-19 yang semakin mengganas di sejumlah daerah kami berharap keseriusan dan ketegasan pemerintah dalam mengkoordinasikan pola penanganan," ujar Awiek, sapaan akrab Baidowi, kepada wartawan, Minggu (20/6/2021).

Awiek menilai kebijakan umum di masing-masing daerah harus dibuat sama, dan pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik daerah.

Menurutnya hal itu penting agar tidak ada perbedaan perlakuan implementasi di lapangan.

"Seperti DIY mewacanakan lockdown, di daerah lain PSBB, ada juga PPKM. Hal ini jika dibiarkan akan terlihat seolah-olah tidak ada koordinasi dengan pemerintah pusat," jelasnya.

Ketua DPP PPP itu mengingatkan pula bahwa setiap kebijakan yang diambil harus memerhatikan kesiapan infrastruktur di daerah, dan melakukan sosialisasi dengan baik.

Baca juga: Panglima TNI Ingatkan Warga di Bangkalan Agar Tetap Disiplin Protokol Kesehatan Meski Sudah Divaksin

Berita Rekomendasi

"Contoh tidak siapnya dan tidak sinkronnya serta tidak koordinasinya penangangan covid adalah penyekatan di Suramadu yang menyebabkan antrean panjang di bentang Suramadu. Yang jelas ini membahayakan serta mempengaruhi daya tahan jembatan karena terlalu lama menahan beban statis," tegas Awiek.

Dia juga mengatakan ada baiknya menghidupkan kembali kebijakan WFH untuk semua perkantoran, khususnya instansi pemerintahan secara ketat selama 14 hari kedepan.

Apalagi mengingat klaster perkantoran juga semakin bertambah dan juga karena mobilisasi masyarakat di lapangan turut berpengaruh besar terhadap penyebaran Covid-19.

"Larangan kegiatan yang sifatnya berkerumun harus benar-benar disetop untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19," tandasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas