Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan perpanjangan masa PPKM Mikro selama 14 hari ke depan terhitung mulai 22 Juni - 5 Juli 2021. Perpanjangan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 796 Tahun 2021.

Selain memperpanjang masa PPKM Mikro, dalam Kepgub yang sama Anies juga menuangkan poin - poin aturan pembatasan kegiatan.

Mulai dari kewajiban penerapan WFH 75 persen, batas operasional mal, peniadaan kegiatan di area publik, hingga meminta kegiatan ibadah dilaksanakan di rumah.

"Kenaikan kasus Covid-19 yang secara signifikan terjadi akhir-akhir ini di DKI, membuat kami akhirnya harus membuat keputusan serius untuk segera menekan penyebaran virus," terang Anies, Rabu (23/6/2021).

"Maka ada beberapa penyesuaian terkait jam operasional, kapasitas, dan regulasi lainnya di 11 sektor kegiatan warga," sambungnya.

Baca juga: Aturan PPKM Mikro Terbaru dari Anies Baswedan: Seluruh Kantor WFH 75 %, Tak Ada Sekolah Tatap Muka

Adapun jenis pembatasan kegiatan masyarakat yang tertuang dalam Kepgub DKI Nomor 796 Tahun 2021, sebagai berikut.

1. Kegiatan pada tempat kerja/perkantoran.

Kegiatan pada tempat kerja/ perkantoran, baik itu kantor milik swasta, BUMN/BUMD atau milik instansi pemerintah diberlakukan Work From Home (WFH) sebesar 75 persen. Sementara 25 persen Work From Office (WFO) dengan protokol kesehatan lebih ketat.

2. Kegiatan pada sektor esensial

Sektor energi, komunikasi dan IT, keuangan, logistik, perhotelan, industri, pelayanan dasar, utilitas publik dan objek vital nasional, serta tempat pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, seperti pasar rakyat, toko swalayan, berjenis minimarket, supermarket, hypermarket, perkulakan dan toko khusus atau warung kelontong:

Beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.

3. Kegiatan Konstruksi

Tempat Konstruksi: Beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan protokol kesehatan lebih ketat.

Baca juga: Jokowi Yakin PPKM Mikro Mampu Kendalikan Covid-19 Bila Terimplementasi Baik di Lapangan

4. Kegiatan Belajar Mengajar

Sekolah/Perguruan Tinggi/Akademi/ Tempat Pendidikan/Pelatihan, kembali dilaksanakan secara daring.

5. Kegiatan Restoran

Warung makan, rumah makan, kafe, restoran, pedagang kaki lima/lapak jajanan pada lokasi binaan dan lokasi sementara:
a. Makan/ minum di tempat paling banyak 25 persen kapasitas pengunjung
b. Dine-in hanya boleh sampai pukul 20.00 WIB
c. Dapat melayani take away/ delivery sesuai jam operasional restoran.

6. Kegiatan pada Pusat Perbelanjaan/MallDibatasi hanya sampai pukul 20.00 WIB dan maksimal 25 persen pengunjung.

7. Kegiatan Peribadatan Dilaksanakan di rumah.

8. Kegiatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Fasilitas pelayanan kesehatan, tetap beroperasi 100 persen.

9. Kegiatan di area publik

Kegiatan pada area publik dan tempat lain yang berpotensi menimbulkan kerumunan ditiadakan.

10. Kegiatan Seni, Sosial dan Budaya

Area publik yang menimbulkan kerumunan ditiadakan. Sementara untuk kegiatan hajatan (kemasyarakatan) paling banyak hanya 25 persen dari kapasitas, dan tidak dibolehkan ada hidangan makan di tempat atau prasmanan.

11. Kegiatan pada Moda Transportasi

Kendaraan umum angkutan massal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan rental maksimal penumpang hanya diisi 50 persen dari kapasitas yang tersedia.

Sementara ojek online dan pangkalan, diizinkan mengangkut tetap mengangkut penumpang dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.

"Saya perlu ingatkan lagi, bahwa kenaikan kasus adalah tanggung jawab kita semua pihak untuk turut mengendalikan dan tetap melaksanakan protokol kesehatan ketat, agar penanaganan Covid-19 dapat terlaksana dengan baik," pungkas Anies.