Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, CATANIA - Indonesia dan Belanda sepakat meningkatkan kerja sama di bidang ketenagakerjaan.

Kesepakatan tersebut tercapai dalam pertemuan bilateral antara delegasi Indonesia dan Belanda di sela-sela pertemuan G20.

Satu pembahasan dalam pertemuan bilateral itu adalah kerja sama terkait perlindungan sosial bagi pekerja migran Indonesia (PMI) di Belanda yang telah berakhir masa berlakunya.

Pemerintah Belanda mengusulkan kepada Pemerintah Indonesia untuk bersama melakukan evaluasi dan perpanjangan Memorandum of Understanding (MoU) tersebut.

"Kami menyambut baik rencana evaluasi dan perpanjangan MoU perlindungan sosial," kata Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Hindun Anisah dalam keterangannya, Jumat (25/6/2021).

Hindun mengatakan rencana ini turut dibahas di pertemuan yang diwakili Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi dari pihak Indonesia dan Minister of Social Affairs and Employment, Wouter Koolmees dari Belanda.

Pertemuan itu membahas penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor nurse dan caregiver (perawat) ke Belanda.

Baca juga: 1.000 Lowongan Kerja Tersedia Di Digital Career Expo 2021 yang Digelar Kemenaker dan Plan Indonesia

Hindun mengatakan bahwa peluang kerja sebagai nurse dan caregiver bagi PMI di Belanda terbuka luas.

Pasalnya, saat ini Belanda sedang membutuhkan perawat dalam jumlah besar karena meningkatnya penduduk usia tua.

"Ini tentu menjadi peluang bagus untuk penempatan specified skilled workers asal Indonesia pada sektor kesehatan (nurse dan caregiver)," kata Hindun.

"Dengan kerja sama ini, kami yakin kedua negara dapat meningkatkan perlindungan sosial bagi tenaga kerja,” lanjutnya.

Baca juga: KSPI Kritik Data Kemenakertrans, Pengangguran Terbuka Bukan Berkurang, Tapi Malah Bertambah

Presidensi Indonesia di Employment Working Group (EWG) pada tahun 2022, Pemerintah Indonesia mendapat dukungan dari Pemerintah Belanda untuk kesuksesan Presidensi di tahun depan.

Sementara itu, Staf Khusus Menaker, M. Reza Hafiz Akbar, mengatakan pemerintah Belanda memberikan dukungannya, khususnya terhadap 2 isu yaitu sustainable job creation and inclusive labour market towards changing world of work.

Dua isu ini guna mendukung pekerja disabilitas untuk masuk ke dalam pasar kerja melalui penyediaan program pelatihan kerja dan penyediaan perlindungan sosial.

"Isu kedua terkait dengan human capacity development for sustainable growth of productivity, di mana Pemerintah Belanda memiliki pandangan yang sama dengan Pemerintah Indonesia bahwa program pelatihan kerja bukan hanya tanggungjawab pemerintah, namun juga semua pihak termasuk pemberi kerja dan serikat pekerja," kata Reza.

Baca juga: Survei Kemenaker Jepang: Satu dari 4 Pencari Kerja Alami Pelecehan Seksual

Isu lain yang dibahas terkait dengan pelatihan vokasi berbasis komunitas yang menjadi salah satu isu prioritas Indonesia.

Kemnaker mencatat hingga tahun 2021 telah mendirikan 2.127 BLK Komunitas guna peningkatan SDM Indonesia.

"Pemerintah Belanda akan mendukung program ini sehingga dapat menjadi solusi dalam pengembangan kompetensi berbasis komunitas sosial," kata Reza.

"Pemerintah Indonesia menyambut baik potensi-potensi kerja sama yang dapat dijalin antar kedua negara dalam mendukung implementasi isu-isu prioritas dimaksud," ujarnya.