Tribun

Kinerja Jokowi

Komisi X Dorong Mendikbudristek Bersikap Atas Pelanggaran Rangkap Jabatan Rektor UI 

Mendikbudristek Nadiem Makarim diminta segera bersikap atas dugaan pelanggaran rangkap jabatan Rektor UI melalui MWA UI.

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Theresia Felisiani
Komisi X Dorong Mendikbudristek Bersikap Atas Pelanggaran Rangkap Jabatan Rektor UI 
TRIBUNNEWS/REYNAS ABDILA
Rektor Universitas Indonesia, Prof. Ari Kuncoro saat diskusi virtual terkait dampak Covid-19 terhadap sektor BBM, Jumat (12/6/2020). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Gerindra Himmatul Aliyah mendorong Mendikbudristek Nadiem Makarim mengambil sikap atas dugaan pelanggaran rangkap jabatan yang dilakukan Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro. 

Sebab Mendikbudristek menjadi satu di antara anggota Majelis Wali Amanat (MWA) UI yang memiliki tugas melakukan penilaian kinerja rektor, juga mengangkat dan memberhentikan rektor.

Diketahui, Rektor UI Ari Kuncoro juga menjabat sebagai Wakil Komisaris Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagaimana tercantum dalam laman resmi bank yang berstatus Badan Usaha Milik Negara tersebut. 

"Sebagai PTN Berbadan Hukum, UI memiliki Majelis Wali Amanat yang bertugas antara lain melakukan penilaian kinerja rektor, juga mengangkat dan memberhentikan rektor. Dalam MWA tersebut Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menjadi salah satu anggota. Jadi saya mendorong agar Mendikbudristek melalui MWA UI melakukan langkah-langkah atas pelanggaran yang dilakukan Rektor terhadap PP tersebut," ujar Himmatul Aliyah, ketika dihubungi Tribunnews.com, Kamis (1/7/2021). 

Baca juga: Rangkap Jabatan Rektor UI, Ketua dan Sekretaris MWA, Pengamat: Pelanggaran Berat yang Disengaja

Himmatul mengatakan bahwa pejabat pada Perguruan Tinggi harus tunduk pada statuta Perguruan Tinggi.

Apalagi Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri yang berbentuk Badan Hukum memiliki statuta yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI pasal 35 huruf c menyebutkan bahwa Rektor dan wakil Rektor dilarang merangkap sebagai pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta. 

Sehingga, kata dia, Rektor UI saat ini yang merangkap jabatan sebagai Wakil Komisaris BRI jelas-jelas melanggar Peraturan Pemerintah tersebut. 

"Pada pasal 55 ayat (1) PP yang sama menyebutkan, 'Warga UI yang melakukan tindakan dan/atau kegiatan yang bertentangan dengan Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI dikenakan sanksi oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'," jelas Himmatul. 

Baca juga: Andre Rosiade Minta Ari Kuncoro Segera Bersikap, Pilih Jabatan Rektor atau Wakil Komut BRI

Selain itu, rangkap jabatan tersebut juga melanggar UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Halaman
12
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas