Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar meminta kepada jajaran kader Partai Golkar untuk menerapkan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP).

Demikian disampaikan Lili saat memberikan materi pada kegiatan Bimbingan Teknis Pencegahan Korupsi Bagi Anggota Fraksi Golkar DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTB, bertempat di Same Hotel, Mataram, Rabu (30/6/2021).

“Penting bagi Partai Golkar untuk mengelola risiko korupsi di internal parpol dengan menerapkan SIPP. Mengapa SIPP? Karena dengan SIPP akan menjaga marwah dan tujuan pendirian partai politik yang diamanatkan oleh konstitusi,” ujar Lili lewat keterangan tertulis, Kamis (1/7/2021).

Baca juga: Harta Kekayaan Dorinus Bupati Mamberamo Raya, Tersangka Korupsi Dana Covid-19, Total Rp 443 Juta

SIPP, lanjut Lili, juga memberikan arah bagi parpol dalam menghindari konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Selain itu, katanya, SIPP juga mendorong parpol agar dikelola sesuai dengan kelaziman dalam sistem demokrasi, dan menjadikan parpol sebagai pilihan bagi publik dalam penyampaian aspirasi politik.

Lebih jauh, Lili menyebutkan manfaat yang akan dirasakan parpol dengan menerapkan SIPP khususnya dalam meraih kepercayaan publik.

Baca juga: Terpidana Korupsi Proyek Jalan di Bengkalis Dijebloskan ke Lapas Pekanbaru

Manfaat lainnya, sebut Lili, akan meningkatkan persepsi dan daya tarik masyarakat untuk bergabung di dunia politik.

“Secara internal implementasi SIPP akan mendorong pada upaya pembaruan menuju parpol modern,” katanya.

KPK, kata Lili, telah menyusun SIPP yang dilandasi dari hasil kajian KPK dan LIPI, dimana ada temuan lima masalah utama penyebab rendahnya integritas partai, yakni belum ada standar etika partai dan politisi, sistem rekrutmen yang belum berstandar, sistem kaderisasi yang belum berjenjang dan belum terlembaga, masih rendahnya pengelolaan dan pelaporan pendanaan partai, dan belum terbangunnya demokrasi internal partai.

Baca juga: KPK Jebloskan Terpidana Korupsi Proyek Jalan Di Bengkalis Ke Lapas Pekanbaru

KPK juga memahami bahwa persoalan pendanaan merupakan salah satu permasalahan partai.

Karenanya, sambung Lili, KPK telah dan sedang mendorong peningkatan pendanaan partai yang berasal dari anggaran negara.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi NTB Mohan Roliskana dalam sambutannya mengapresiasi kedatangan KPK untuk memberikan pembekalan antikorupsi kepada jajaran kader partai Golkar di NTB.

Ia menilai kegiatan ini sangat penting bagi seluruh kader Golkar yang hadir yang merupakan para pejabat penyelenggara negara.