Luhut Umumkan Bansos akan Kembali Disalurkan setelah Juni 2021: Kami Sepakat untuk Bantu Lagi
Bantuan sosial akan kembali disalurkan oleh pemerintah. Simak penjelasan lengkapnya.
Penulis: Nuryanti
Editor: Pravitri Retno W
TRIBUNNEWS.COM - Bantuan sosial akan kembali disalurkan oleh pemerintah.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, dalam konferensi pers virtual, Kamis (1/7/2021).
Pemerintah akan menerapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk wilayah Jawa dan Bali pada 3-20 Juli 2021.
Luhut menyampaikan, sejumlah pihak telah melakukan pembahasan mengenai penyaluran bansos setelah Juni 2021.
Sebelumnya, bansos diberikan pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) hingga Juni 2021.
Baca juga: KPK Temukan Kendala Penanganan Bansos Covid-19 DKI Jakarta Tahun 2020 dan 2021
Pemerintah akan kembali menyalurkan bansos karena terjadi lonjakan kasus Covid-19.
"Tadi kami sudah rapat mengenai bansos, jujur kami juga tidak pernah memprediksi setelah Juni 2021 terjadi lonjakan lagi," ujarnya dalam siaran langsung di YouTube Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Kamis.
Dalam pembahasan bansos, hadir Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini; Menteri Keuangan, Sri Mulyani; hingga Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo.
"Tadi kami sepakat, bansos akan digulirkan lagi."
"Bu Risma, Ibu Menteri Keuangan, Gubernur BI, dan teman lainnya, kami sudah bertemu dan sepakat untuk kami bantu lagi," jelas Luhut.
Baca juga: Ini Beda PPKM Mikro dengan PPKM Darurat yang Akan Diberlakukan Mulai 3 Juli 2021
Aturan PPKM Darurat
Berikut peraturan lengkap dari PPKM Darurat yang disampaikan oleh Luhut:
1. Kegiatan sektor non esensial diberlakukan 100 persen Work From Home (WFH).
2. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring atau online.
3. Kegiatan pada sektor esensial, seperti keuangan dan perbankan hingga perhotelan non karantina Covid-19, diberlakukan 50 persen maksimal WFO dengan protokol kesehatan ketat.
4. Kegiatan pada sektor kritikal, seperti energi, kesehatan, logistik dan transportasi, hingga industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari, diberlakukan 100 persen maksimal WFO dengan protokol kesehatan ketat.
5. Kegiatan di supermarket, pasar tradisional, dan toko kelontong, jam buka dibatasi sampai pukul 20.00 waktu setempat, dan kapasitas pengunjung 50 persen.
6. Apotek dan toko obat buka selama 24 jam.
7. Kegiatan di pusat perbelanjaan atau mall, tutup sementara.
Baca juga: Apa Itu Sektor Non Esensial? Satu dari Beberapa Poin dalam Aturan PPKM Darurat Jawa-Bali
8. Kegiatan makan dan minum di tempat umum hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat.
9. Kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan.
10. Tempat ibadah ditutup sementara.
11. Fasilitas umum, seperti taman hingga tempat wisata, ditutup sementara.
12. Kegiatan seni budaya, olahraga, dan kegiatan yang menimbulkan kerumunan, ditutup sementara.
13. Transportasi umum kendaraan sewa, diberlakukan kapasitas maksimal 70 persen.
Baca juga: Diketok Presiden, Pimpinan DPR Minta Implementasi PPKM Darurat Dioptimalkan
14. Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 orang dengan menerapkan protokol kesehatan ketat dan tidak menerapkan makan di tempat resepsi.
15. Pelaku perjalanan domestik menggunakan transportasi jarak jauh seperti pesawat, bus, kereta api, harus menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama, dan PCR H-2 untuk pesawat, serta Antigen H-1 untuk moda transportasi jarak jauh lain.
16. Tetap memakai masker saat di luar rumah, dan tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa memakai masker.
17. Pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW pada zona merah tetap dilakukan.
(Tribunnews.com/Nuryanti)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.