“Dalam hal gubernur, bupati, dan wali kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri ini, dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dua kali berturut-turut sampai dengan pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” ujar Tito dalam peraturan tersebut.

Akan diadakan penindakan bagi seluruh pelanggar PPKM darurat di setiap wilayah sesuai dengan perundang-undangan yang ada.

PPKM darurat dilaksanakan untuk mengadakan pengendalian dan penyebaran COVID-19 di Indonesia.

(Tribunnews.com/Oktavia WW)

Berita lain terkait Aturan PPKM Darurat