Laporan Wartawan Tribunnews, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Jumlah kasus positif Covid-19 yang terjadi beberapa hari belakangan ini terus melonjak tajam, sementara di rumah sakit-rumah sakit pasien kekurangan pasokan oksigen dan menyebabkan puluhan nyawa tak terselamatkan.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga sekaligus Peneliti Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Herlambang P. Wiratraman menilai Pemerintah sudah gagal dalam menangani pandemi Covid-19 yang saat ini kian masif meluas.

Ada tiga fakta yang menjadi alasan mengapa pemerintah gagal dalam menjaga rakyatnya dari wabah Covid-19.

Fakta tersebut adalah, melonjaknya jumlah kasus secara signifikan belakangan ini, ketidakmampuannya fasilitas kesehatan dalam menangani jumlah pasien yang terinfeksi, dan terakhir adalah banyaknya tenaga medis yang terpapar virus Covid-19.

Fakta tersebut tentunya berdampak kepada menambahnya jumlah angka kematian. Baik masyarakat biasa maupun tenaga medis.

Baca juga: Pemerintah Akhirnya Impor Tabung Oksigen, Pasien Covid Melonjak 352 Persen

Herlambang menjelaskan, kegagalan ini tentunya ada penyebabnya. Dalam pandangannya, terdapat lima sebab.

Pertama, negara gagal dikarenakan Pemerintah abai dalam mengantisipasi adanya varian baru Covid.

Baca juga: Fraksi PKS Minta Pemerintah Tak Terburu-buru Buka Opsi Impor Tabung Oksigen

“Sebenarnya ini mengulang peristiwa tahun lalu, yang sebenarnya sudah ada praktik pengalaman untuk mencegahnya. Seperti memblok peberbangan dari luar negeri (salahsatunya),” ujar Herlambang dalam Webinar, (5/7/2021).

Penyebab yang kedua, Pemerintah dinilai sangat lambat melakukan tindakan lockdown.

Baca juga: Oksigen Langka, Menkes Budi Gunadi Sadikin Akui Ada Hambatan Distribusi

Seperti terlambatnya melakukan tarik rem darurat PPKM Mikro. Padahal sebelum tanggal 3 Juli 2021 saat pemberlakuan PPKM Darurat, Pemerintah sudah didesak tapi tampaknya dihiraukan.

Yang ketiga, menurut Herlambang, Pemerintah lebih orientasikan pertimbangan ekonomi daripada penyelamatan warga atau tenaga kesehatan. Serta kurang memperkuat fasilitas kesehatan atau layanan publik.

Keempat, pemerintah masih denial atau menyangkal akan adanya ledakan kasus.

Dan yang kelima, pemerintah tidak mengupayakan secara sistematik upaya pemeriksaan dini (testing), pelacakan (tracing), dan perawatan (treatment). Justru Herlambang melihat adanya pembungkaman terhadap mereka yang menyuarakan atau mengkritisi penanganan pandemi.

“Pemerintah tidak serius sesungguhnya dalam melayani secara sistematis upaya 3T. Yang terjadi justru sebaliknya, cukup konsisten untuk menutup rapat informasi. Ketika mendapat kritik dari publik, diserang balik dengan pembungkaman,” ujar Herlambang.

“Lima sebab itu mengapa negara gagal. Ini tidak hanya menguji pelayanan kesehatan, tetapi juga menguji sistem negara juga. Apakah negara hadir atau tidak,” pungkasnya.