Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Korupsi Bansos Covid di Kemensos

Terkait Kasus Bansos, Juliari Batubara Bantah Minta Fee dari Vendor Bansos

Juliari menegaskan tidak mengetahui terkait adanya pungutan fee senilai Rp 10 ribu dari setiap vendor pengadaan bansos covid-19.

Terkait Kasus Bansos, Juliari Batubara Bantah Minta Fee dari Vendor Bansos
Tribunnews/Irwan Rismawan
Terdakwa korupsi bansos, Juliari Batubara mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (10/5/2021). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara membuat penjelasan terbaru soal kasus bantuan sosial (bansos) Covid-19.

Juliari menegaskan tidak mengetahui terkait adanya pungutan fee senilai Rp 10 ribu dari setiap vendor pengadaan bansos covid-19.

Dia mengaku, baru mengetahui hal itu saat bergulirnya kasus ini.

"Saya baru tahu ada kasus ini, sebelumnya tidak pernah pak," kata Juliari saat bersaksi di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, Jumat (9/7/2021).

Juliari menyampaikan bahwa selama proses pengadaan bansos tidak pernah menerima laporan adanya pungutan fee pengadaan bansos karena baru mengetahui hal tersebut setelah kasus ini bergulir di KPK.

"Tidak pernah," tegas Juliari.

Baca juga: Respons Juliari Batubara soal Pengajuan JC Terdakwa Bansos Matheus Joko Santoso

Politikus PDI Perjuangan ini pun membantah menitipkan vendor dalam pengadaan bansos Covid-19.

Dia mengungkapkan, selalu mengarahkan setiap vendor kepada pihak-pihak yang memang menangani urusan bansos.

"Saya pernah sampaikan hanya agar BUMN atau BUMD dan mereka miliki koordinasi bisnis tak terlalu jauh dari pekerjaan tersebut agar diberikan kesempatan, kalau lain-lain biasanya hubungi saya lewat WhatsApp, saya sampaikan agar mereka datang langsung ke Kemensos dan silakan saja hubungan sama pihak terkait," ungkap Juliari.

Dalam kesempatan ini, Juliari juga mengklarifikasi uang yang diberikan kepada Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kendal, Akhmad Suyuti senilai Rp 500 juta merupakan uang pribadinya.

Halaman
123
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas