Politisi Demokrat Usul soal RS Darurat di DPR RI, Begini Respons PAN, PPP, dan Nasdem
Politisi Demokrat, Benny K Harman, mengusulkan halaman dan gedung DPR/MPR dijadikan rumah sakit darurat. Begini respons PAN, PPP, dan Nasdem.
Penulis: Galuh Widya Wardani
Editor: Pravitri Retno W
Menurut Ahmad Ali, saat ini banyak hotel-hotel yang cenderung sepi konsumen.
Selain bisa dimanfaatkan sebagai tempat isolasi, para pengusaha hotel juga akan terbantu karena mendapatkan pemasukan.
Bahkan, Ahmad Ali menegaskan Fraksi NasDem siap memotong gaji para anggotanya hingga 5-6 bulan guna membantu masyarakat yang terpapar Covid-19.
"Kalau kemudian hotel bintang 3, hotel bintang 4, hotel melati, ini kalau memang anggota DPR mau berpartisipasi, saya mengusulkan ayo anggota DPR potong gaji berapa bulan untuk kemudian kita sumbangkan untuk menyewa tempat supaya masyarakat bisa terbantu."
"Fraksi NasDem siap kok untuk potong gaji 5 bulan, 6 bulan kok untuk membantu. Supaya kita bisa solutif," tegas Ahamad Ali.
Pertimbangan ini dipilih Ahmad Ali daripada memilih menggunakan halaman dan gedung DPR RI untuk dijadikan RS Darurat.
"Nah sekarang masih begitu banyak hotel-hotel yang hari ini, yang secara okupansi masih sangat rendah karena Covid-19ini. Nah ini yang kemudian disarankan untuk kita bisa jadikan tempat isolasi," ungkap Ahmad.
Dalam kesempatan yang sama, Ahmad Ali juga mempertanyakan apakah Gedung DPR memiliki fasilitas yang memadai atau tidak.
Baca juga: Demokrat Soroti Masih Banyak Masyarakat Tak Tahu Pemberlakuan STRP saat PPKM Darurat
"Kalau kemudian gedung DPR, nanti di sana akan tambah buat kamar, buat kasur dan lain-lain. Bisa menjadi persoalan baru. Kalau di hotel-hotel, punya kamar-kamar dan lain-lain, permasalahannya di mana?"
"Permasalahan sekarang ini kan untuk ruang inap pasien. Kalau itu permasalahannya, pertanyaannya, apa hanya sekadar gedung yang bisa menampung, atau yang memiliki fasilitas? Kalau gedung DPR punya fasilitas nggak?" ujar Ahmad Ali, Sabtu (10/7/2021).
Selain itu, menururt Ahmad, kantor DPR adalah simbol negara.
Sehingga sistem bernegara dalam kondisi apapun harus tetap berjalan.
Untuk itu, dengan tegas Ahmad menolak usulan Fraksi Partai Demokrat.
(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Vincentius Jyestha Candraditya)