Tribun

Kementerian PANRB Dorong Transformasi Pelayanan Publik di Kejaksaan dan Imigrasi

Dorongan perbaikan pelayanan publik dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi pelayanan publik secara berkelanjutan. 

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Hasanudin Aco
Kementerian PANRB Dorong Transformasi Pelayanan Publik di Kejaksaan dan Imigrasi
Tribun Timur/Abbas Sandji/Tribun Timur/Abbas Sandji
FOTO DOKUMENTASI/Pengunjung antre mengurus Paspor di Kantor Imigrasi Sulsel Jl Perintis Kemerdekaan, Makassar, Senin (12/12). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui unit kerja Deputi bidang Pelayanan Publik mendorong transformasi pelayanan pada Kantor Kejaksaan Negeri dan Kantor Imigrasi di 34 ibu kota provinsi. 

Dorongan perbaikan pelayanan publik dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi pelayanan publik secara berkelanjutan. 

Demikian disampaikan Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis Kebijakan Umum Pelayanan Publik dan Pengisian Form 01 Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2021, secara virtual, Selasa (13/7/2021).

“Kementerian PANRB melakukan evaluasi secara periodik dan berkelanjutan yang telah dimulai sejak tahun 2015. Tujuannya yaitu untuk melakukan suatu transformasi menuju pelayanan publik yang prima, responsif dan berdaya saing global,” kata Diah.

Baca juga: Kementerian PANRB: Pandemi Tak Membatasi Layanan dan Inovasi di Ruang Akademi

Diah menekankan bahwa instrumen evaluasi terus dikembangkan dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan zaman, banyaknya kebutuhan, dan tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik. 

Terdapat enam aspek yang dinilai antara lain aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta terciptanya inovasi pelayanan publik. 

Terpenuhinya keenam aspek tersebut menandakan bahwa unit penyelenggara pelayanan telah mewujudkan pelayanan prima.

Sejak tahun 2018, ada perubahan mekanisme evaluasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. 

Semula dilakukan secara manual, kini dengan menggunakan aplikasi berbasis internet pada Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) sehingga database evaluasi dapat dikelola dengan lebih akurat dan sistematis.

Upaya transformasi pelayanan publik diwujudkan secara bertahap namun pasti, dari yang sebelumnya service by document menjadi paperless.

Halaman
12
Ikuti kami di
Klub
D
M
S
K
GM
GK
-/+
P
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas