TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah merancang skenario terburuk kasus lonjakan Covid-19. Di antaranya dengan membangun rumah sakit lapangan dan menyiapkan rumah sakit darurat.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikit mengatakan skenario terburuk berkaitan dengan keterisian tempat tidur Rumah Sakit (RS) untuk merawat pasien Covid-19.

Jika keterisian tempat tidur bertambah mencapai angka 30 persen dalam 1-2 minggu ke depan, Budi mengatakan ada dua wilayah yang dinilai akan berat menghadapinya.

Baca juga: Satgas Covid-19: Jika Kondisi Belum Terkendali, PPKM Darurat Memungkinkan Diperpanjang

"Yang berat adalah Yogyakarta dan DKI Jakarta. Karena akan kekurangan tempat tidur isolasi dan ICU," ucap Budi saat rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (13/7/2021).

Budi mengatakan pemerintah telah mempersiapkan strategi dengan berdiskusi bersama para gubernur wilayah tersebut. Misal di DKI Jakarta. Sejumlah RS akan khusus menangani pasien Covid-19.

Baca juga: Haji Lulung Apresiasi Polisi Tumpas Penimbun Obat di Jakbar

"Itu yang kita lakukan dengan RS Fatmawati, RS Persahabatan dan RS Sulianti Saroso. Kami bikin 100 persen untuk Covid. Mungkin ada tambahan mendekati 1.000 kamar," ujar Budi.

Selain itu, Budi mengatakan masih ada skenario atau strategi lain dengan membangun rumah sakit lapangan atau rumah sakit darurat (RSD), seperti saat ini di Jakarta, Kementerian Kesehatan sudah membangun RSD di Wisma Haji.

Baca juga: Selesai Dibahas DPR-Pemerintah, RUU Otsus Papua Diharapkan Beri Solusi Berbagai Persoalan di Papua

"Hal lain strategi ketiga adalah menambah RS lapangan atau RSD. Yang paling bagus adalah menggunakan fasilitas yang sudah ada sekarang ada kamar, tempat tidur dan kamar mandi. Itu paling penting dari pada bikin baru dari scratch di lapangan, karena itu susah," katanya.

75 Persen Tempat Tidur Pasien Covid-19 di Rumah Sakit Terisi

Budi memaparkan, saat ini total tempat tidur pasien Covid-19 di rumah sakit - rumah sakit yang ada di seluruh Indonesia sebanyak 120 ribu. Sebelum lebaran, kata Budi, dari 120 ribu tempat tidur isolasi pasien Covid-19 yang ada, hanya 23 ribu yang terisi.

"Dari kondisi 120 ribu, sebelum lebaran, tempat tidur yang diisi cuma 23 ribu. Jadi (saat itu) kita masih punya room cukup banyak," ujar Budi.

Baca juga: Sepasang Kekasih Jual Surat PCR Palsu, Ada Pelanggannya Pesan Hasil Positif Untuk Bolos Kerja

Akan tetapi, dalam 6-7 minggu terakhir angka 23 ribu itu mengalami peningkatan signifikan menjadi 90 ribu.

"Jadi sekarang sudah ada 90 ribu tempat tidur yang terpakai untuk merawat rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang terpapar Covid-19," kata Budi.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris meminta Budi Gunadi Sadikin untuk mempersiapkan skenario terburuk lonjakan kasus Covid-19 di luar Pulau Jawa. Sebab, dirinya memprediksi peningkatan pasien virus corona akan menyebar di beberapa daerah lainnya.

"Saya berharap Pak Menkes belajar dari pengalaman lonjakan kasus di Pulau Jawa. Pak Menkes harus bisa sediakan skenario terburuk di luar Pulau Jawa. Tentu kita berharap tidak terjadi," kata Charles

Menurut dia, fasilitas kesehatan di luar Pulau Jawa itu amat buruk, sehingga dikhawatirkan bisa membuat jumlah kematian meningkat.

"Fasilitas kesehatan di luar Pulau Jawa kapasitasnya tidak sebaik di Pulau Jawa. Saya harap Kemenkes bisa mempersiapkan skenario terburuk," ujarnya.

Ia menyebut, persiapan ini sudah harus segera disusun oleh Kementerian Kesehatan dari sekarang. Hal ini karena kawasan tersebut membutuhkan perhatian khusus, sehingga pelayanannya bisa dijalankan dengan baik.

Bandara Internasional Diminta untuk Ditutup Saat PPKM Darurat

Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin, meminta pemerintah bisa menutup Bandara atau penerbangan internasional. Langkah penutupan sementara bandara atau penerbangan internasional dilakukan sebagai bentuk pencegahan masuknya virus Covid-19 yang bermutasi menjadi beberapa varian.

"Terkait PPKM Darurat ya, untuk pencegahan perlunya Penutupan Bandara Internasional ya untuk WNA dan TKA Pada masa pandemi ini," kata Alifudin.

Alifudin berujar, dalam pelaksanaan PPKM Darurat sangat dibutuhkan ketegasan dari Pemerintah. Jangan sampai masuknya warga dari negara lain justru memperparah penularan virus COVID-19 di Indonesia.

"Salah satu langkah (pencegahan) ya sebab kalau tidak ada penegasan, Walaupun ada aturan-aturan dalam hal tenaga kerja strategis gitu, tapi dalam kondisi darurat ini karena kita sedang meningkatnya kasus COVID-19, coba ya ditutup," ujarnya.

Alifudin juga meminta Pemerintah memperhatikan para pekerja harian yang terdampak kebijakan PPKM Darurat ini. Banyak masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari akibat tak bisa bekerja karena terkena PPKMD Darurat.

"Maka perlu ada skema bantuan warga terhadap yang terkena dampak akibat PPKM darurat, pekerja harian yang pendapatannya dari hari kerja, hari ini kerja hari ini buat makan, pekerja musiman, buruh tani, buruh pabrik, yang terkena dampak, warga yang tidak mampu yang harus diisolasi mandiri pedagang kecil dan lain-lain ini perlu dipikirkan," kata Alifudin.