Wacana Perpanjang PPKM Darurat Selama 6 Pekan Harus Lihat Kondisi Riil di Lapangan
Muchamad Nabil Haroen mengatakan rencana perpanjangan PPKM Darurat hingga enam pekan sangat mungkin dilakukan.
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Sanusi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Muchamad Nabil Haroen mengatakan rencana perpanjangan PPKM Darurat hingga enam pekan sangat mungkin dilakukan.
Meski begitu, Nabil mengatakan kebijakan tersebut harus tetap melihat kondisi riil yang ada di lapangan terlebih dahulu.
Baca juga: Risma Trending di Twitter setelah Marahi ASN di Wyata Guna, Dikritik Fadli Zon hingga Tokoh Papua
"Terkait rencana perpanjangan PPKM darurat, sedang dikaji bersama dan sangat mungkin dilakukan. Rencana awal, PPKM darurat selesai pada 20 Juli 2021. Namun melihat kondisi saat ini, kebijakan PPKM rencananya akan diperpanjang 4-6 pekan," ujar Nabil, ketika dihubungi Tribunnews.com, Rabu (14/7/2021).
"Jadi, memang kebijakan penanganan pandemi melihat dampak dan sekaligus kondisi riil yang ada untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian," imbuhnya.
Baca juga: Anggota DPRD Solo Ajak Para Penyintas Covid-19 Donorkan Plasma Konvalesen
Nabil mengatakan untuk mendukung penguatan fasilitas kesehatan, pemerintah telah melakukan beberapa langkah di antaranya dengan menggunakan Asrama Haji sebagai rumah sakit darurat.
Di sisi lain, dia juga mengapresiasi langkah percepatan vaksinasi yang dilakukan untuk membantu penanganan pandemi.
Baca juga: Satgas Covid-19: Jika Kondisi Belum Terkendali, PPKM Darurat Memungkinkan Diperpanjang
"Pemerintah juga mencari alternatif lain untuk penggunaan gedung-gedung publik sebagai sarana isolasi mandiri," jelasnya.
Sementara itu, terkait penindakan pedagang kecil dan pembatasan perjalanan pada PPKM Darurat, Nabil mengimbau agar prosedurnya dengan tetap menghargai kemanusiaan.
Dia meminta para petugas di lapangan hendaknya bersabar dan menggunakan pendekatan komunikasi yang baik.
"Upaya sewenang-wenang itu menyedihkan dan kontraproduktif. Di sisi lain, kami mendukung aparat keamanan yang terus aktif mensosialisasikan PPKM Darurat dan kebijakan teknis dalam penanganan pandemi ini. Semua pihak seyogyanya saling membantu, bersama-sama menangani pandemi ini," tandasnya.
