TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong para pelaku usaha atau offtaker pertanian untuk bersama-sama mewujudkan lumbung pangan masa depan dalam bentuk food estate yang salah satunya di Sumatera Utara. Kehadiran mereka diharapkan mampu membuka pasar dan peluang ekonomi baru sehingga hasil usaha tani yang ada bisa dikelola dan dijual dengan harga yang kompetitif.

Deputi Managing Director pada salah satu offtaker Food Estate Sumatera Utara, Afrizal Gindow mengatakan bahwa saat ini perusahaannya dan 6 perusahaan lainya sudah menyelesaikan 215 hektare lahan dengan target penyelesaian lanjutan seluas 785 hektare. Sehingga, nantinya area food estate di Sumatera Utara bertambah menjadi 1000 hektare.

"Kami bersama 7 perusahaan lainya segera bergerak untuk yang 785 hektar, sehingga target 1000 hektar nantinya bisa terlaksana. Yang pasti pak menteri menyampaikan akan membackup dari belakang," ujar Afrizal di Kantor Kementan, Jakarta, Rabu, 14 Juli 2021.

Afrizal mengatakan, sebanyak 7 perusahan yang terlibat dalam pembangunan food estate di Sumatera Utara itu juga diberikan tanggungjawab untuk menciptakan pasar baru sebagai penggerak roda ekonomi dari hasil usaha tani.

"Yang menjadi sebuah catatan dan harus kita selesaikan adalah mengenai pasar. Tadi Pak Menteri (Syahrul Yasin Limpo) meminta agar jangan dulu berbicara KUR. Akan tetapi manfaatkan dana yang ada untuk menyerap semua hasil produksi," katanya.

Meski demikian, Afrizal menyebutkan bahwa proses adaptasi masyarakat terhadap garapan lanjutan area food estate di Sumut masih menemui kendala. Salah satunya adalah menyatukan persepsi bahwa sektor pertanian adalah sektor yang sangat menjanjikan dan menguntungkan.

"Yang pertama yang kita lihat itu bagaimana kesiapan masyarakat di sana karena berkaitan denganlahan baru. Dan dari semua teman-teman pengusaha yang ada, mereka concern pada CPCL (calon petani calon lokasi), itu salah satu isu," tutupnya.

Sebelumnya Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, menyatakan food estate merupakan program strategis nasional dengan konsep pengembangan sentra produksi kawasan pangan yang berbasis korporasi.

"Jadi nanti ada yang namanya badan usaha tingkat petani yang mengelola usaha tani pangan mulai dari hulu hingga hilir secara berkelanjutan dan terintegrasi," pungkasnya. (*)