Bantuan beras sebesar 5 kg khusus disalurkan untuk pekerja sektor informal terdampak pandemi di Jawa dan Bali atau mereka yang tinggal di zona pemberlakuan PPKM Darurat.

Para penerima bantuan beras 5 kg adalah pemilik warung makan, pedagang kaki lima, pengemudi ojek, buruh lepas, buruh harian, karyawan kontrak, dan lainnya, yang tidak bisa bekerja karena pembatasan aktivitas.

Mereka diusulkan oleh pemerintah daerah, di luar penerima PKH, Program Kartu Sembako, dan BST yang disalurkan dinas sosial.

Untuk keperluan bantuan beras 5 kg, Kemensos menyiapkan total 2.010 ton beras.

Sebanyak 122 pemerintah kabupaten/kota mendapatkan masing-masing 3.000 paket beras (per paket seberat 5 kg) dan 6.000 paket (per paket seberat 5 kg) untuk enam ibukota provinsi.

6. Bansos Rp 200 Ribu

Bansos terbaru lainnya yang disalurkan Kemensos adalah bansos Rp 200 ribu per bulan yang diterima per keluarga.

Bansos Rp 200 ribu diberikan kepada 5,9 juta KPM di luar penerima bansos yang sudah ada sebelumnya.

"Mereka ini sama sekali baru. Datanya dari pemerintah daerah."

"Bantuannya sebesar Rp200 ribu/KPM selama Juli-Desember 2021," kata Risma.

Untuk keperluan itu, Kemensos mengalokasikan anggaran sebesar Rp 7,08 triliun.

7. BLT UMKM

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop-UKM) juga masih menyalurkan bantuan kepada para para pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM).

Para pelaku UMKM akan menerima dana sebesar Rp 1,2 juta program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Dikutip dari Instagram @kemenkeuri, dana bantuan sebesar Rp 3,6 triliun akan diberikan kepada 3 juta penerima baru pada bulan Juli hingga September 2021.

BLT UMKM disalurkan langsung melalui rekening bank penyalur, yaitu BRI dan BNI.

8. BLT Dana Desa

BLT Dana Desa diberikan kepada keluarga miskin di desa berupa uang tunai sebesar Rp 300 ribu yang bersumber dari Dana Desa.

Penerima BLT Dana Desa adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan.

Ia juga tidak termasuk dalam penerima PKH, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Bansos Tunai, dan program bansos pemerintah lain.

Adapun anggaran yang disediakan pemerintah sebesar Rp 28,8 triliun dengan target 8 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

9. Diskon Token Listrik PLN

Bantuan lain yang digelontorkan pemerintah selama masa PPKM adalah diskon 50 persen dan token listrik dari PLN.

Semula, diskon 50 persen dan token listrik dari PLN berakhir pada Juni 2021.

Namun karena adanya penerapan PPKM Darurat, maka stimulus dari PLN diperpanjang mulai Juli hingga Desember 2021.

Stimulus listrik dari PLN masih menyasar pelanggan listrik berkapasitas 450 VA dan 900 VA serta pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM).

10. Kuota Internet

Di bidang pendidikan, pemerintah juga akan memberikan bantuan berupa subsidi kuota internet.

Bantuan kuota internet yang sebenarnya selesai pada Mei 2021, akhirnya diperpanjang hingga Desember 2021.

Bantuan kuota internet diberikan kepada siswa, guru, hingga dosen yang berada di bawah Kemendikbud Ristek dan Kementerian Agama.

Berikut rincian subsidi kuota internet yang diterima:

- Siswa PAUD dapat kuota 7 GB

- Siswa SD, SMP, dan SMP dapat kuota 10 GB

- Pendidik PAUD, SD, SMP, SMA dapat kuota 12 GB.

- Dosen dan mahasiswa dapat kuota 15 GB

11. Subsidi Gaji

Sementara itu, Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) juga kembali menyalurkan bantuan berupa subsidi upah/gaji (BSU) kepada para pekerja.

Jumlah calon penerima BSU diestimasi mencapai kurang lebih 8 juta orang dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp 8 triliun.

Adapun besaran subsidi yang disalurkan kepada pekerja/buruh sebesar Rp 1 Juta dan diberikan sekaligus melalui transfer bank.

Berikut kriteria pekerja/buruh yang mendapatkan bantuan subsidi gaji:

- Warga Negara Indonesia (WNI)

- Pekerja/Buruh penerima upah

- Terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan

- Pekerja/buruh calon penerima BSU berada di Zona PPKM Level 4

- Peserta yang membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp 3,5 juta

- Pekerja/buruh pada sektor yang terdampak PPKM, seperti industri barang konsumsi; perdagangan dan jasa (kecuali jasa pendidikan dan kesehatan); transportasi; aaneka industri; properti; dan real estate

12. Kartu Prakerja

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, program Kartu Prakerja yang sebelumnya berhenti akan kembali dilanjutkan.

Bahkan rencananya, jumlah peserta Kartu Prakerja akan ditambah sebanyak 2,8 juta.

Jumlah peserta tersebut untuk program Kartu Prakerja yang akan berlanjut hingga akhir 2021.

Sri Mulyani juga menyampaikan, pemerintah akan memberikan manfaat pelatihan sebesar Rp 1 juta.

Kemudian insentif pelatihan Rp 600 ribu per bulan selama 4 bulan dan insentif survei Rp 150 ribu untuk tiga kali survei.

Sri Mulyani mengatakan, butuh anggaran sebanyak Rp 10 triliun untuk program Kartu Prakerja.

Kelanjutan Kartu Prakerja rencananya akan dieksekusi pada Juli-Agustus 2021.

Diketahui, gelombang terakhir Kartu Prakerja sebelumnya adalah gelombang 17.

Sehingga apabila program Kartu Prakerja dilanjutkan, maka program ini dimulai dari gelombang 18.

13. Insentif untuk Usaha Mikro atau Super Mikro

Terakhir, ada bantuan tunai sebesar Rp 1,2 juta bagi pelaku usaha informal seperti PKL, warteg, lapak jajanan dan lainnya.

Dikutip dari laman resmi Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Kamis (22/7/2021), bantuan diberikan kepada 1 juta pelaku usaha informal yang terdampak PPKM Level 4.

Adapun kriteria penerima bantuan tunai Rp 1,2 juta adalah para pelaku usaha informal yang belum pernah mendapatkan BLT UMKM.

Petugas nantinya akan melakukan pengecekan melalui NIK untuk memastikan hal ini.

Untuk mendapatkan bantuan tunai Rp 1,2 juta, masyarakat atau PKL harus mendaftar atau didaftar oleh petugas. 

Pendaftaran akan dilakukan secara jemput bola melalui Babhinsa dan Bhabinkamtibmas dengan mendatangi calon penerima secara langsung. 

Jemput bola dilakukan untuk memudahkan PKL atau calon penerima dalam mendaftar. 

Dalam pendaftaran, ada isian sederhana yang harus diisi oleh calon penerima bantuan. 

Isian sederhana itu yakni data-data pokok seperti NIK, Jenis Usaha/Warung, Lokasi Usaha dan isian data pokok lainnya.

Setelah dilakukan pendaftaran, TNI/Polri akan melakukan pengecekan data ke Pemda (dinas terkait) mengenai data NIK. 

Pengecekan NIK untuk memastikan pemilik NIK tersebut tidak termasuk yang sudah mendapatkan BLT UMKM atau BPUM Rp 1,2 juta. 

Hal ini agar tidak terjadi duplikasi atau dobel bantuan.

Dalam penyalurannya, TNI/Polri akan menyalurkan bantuan secara langsung dengan mendatangi lokasi usaha sekaligus untuk mengecek kesesuaian data yang diisi.

"Untuk pertanggungjawaban atas penyaluran bantuan tersebut, dapat berupa Tanda Terima (Berita Acara) dari Penerima Bantuan (pemilik warung/PKL dll.) dan disertai dengan foto/dokumentasi yang memadai," kata Airlangga. 

(Tribunnews.com/Sri Juliati/Daryono/Widya/Oktavia WW/Whiesa D/Reynas)

Berita lain terkait bantuan sosial