KNPI Minta PON XX Papua Ditunda Antisipasi Penyebaran Covid-19 Varian Delta
KNPI mendesak Menpora Zainuddin Amali dan Presiden RI Joko Widodo untuk menunda penyelenggaraan PON XX Papua 2021.
Penulis: Hasanudin Aco
Editor: Sanusi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPP KNPI melalui Ketua Bidang Olahraga Sumardi Evulae mendesak Menpora Zainuddin Amali dan Presiden RI Joko Widodo untuk menunda penyelenggaraan PON XX Papua 2021.
Alasannya karena lonjakan penyebaran Covid-19 varian Delta semakin memprihatinkan dan menyebar ke semua daerah, tidak terkecuali di Tanah Papua, tempat penyelenggaraan pesta olahraga nasional ini.
"Penyelenggaraan PON XX Papua 2021 akan berpotensi menjadi cluster baru, disaat banyak penderita Covid-19 membuat fasilitas kesehatan tidak mampu menangani situasi yang ada, tenaga medis kelelahan menangani pasien, bahkan ikut ada korban," ujar Sumardi dalam keterangannya, Jumat (23/7/2021).
Baca juga: PON Masih Sesuai Rencana kata Zainudin Amali
Sumardi juga menegaskan bahwa memaksakan even dengan skala besar akan menjadi masalah baru bagi pemerintah karena hingga perpanjangan PPKM Darurat sampai 25 Juli 2021, situasi di banyak daerah masih dalam kategori PPKM level III dan IV.
"Artinya masih dalam situasi membahayakan," ujar Sumardi.
Baca juga: Tim Bola Tangan DKI Jakarta yang Disiapkan ke PON Papua Berkurban Sapi
Bahkan Ketua Umum KNPI Haris Pertama sudah sejak jauh-jauh hari, sebelum Covid-19 varian Delta merebak, meminta Menpora RI membatalkan PON XX 2021 Papua untuk dibatalkan demi alasan kemanusiaan.
Penundaan bahkan pembatalan PON XX Papua 2021 menjadi cara terbaik dalam menahan laju penyebaran virus Corona dan menghindari cluster baru dari Tanah Papua hingga mencapai target vaksinasi.
Sebab vaksinasi yang digalakkan pemerintah masih jauh dari harapan dan tidak memungkinkan herd immunity tercapai.
"Karena alasan gelombang ke-2 Covid-19 ini maka pemerintah harus menunda bahkan membatalkan PON XX 2021 Papua," katanya.
"Kita tidak menginginkan kematian warga negara semakin bertambah karena even tersebut," tegas Ketum KNPI Haris Pertama menambahkan.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.