TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan demokrasi seharusnya menjadi penguat bagi ikatan kebangsaan.

Namun belakangan ini cenderung destruktif terhadap kokohnya kebangsaan.

Mahfud melihat, belakangan ada gejala penodaan terhadap ikatan kebangsaan yang dilakukan melalui proses-proses secara 'formal-konstitusional' demokratis.

"Diskriminasi atau dominasi yang menimbulkan intoleransi justru dibangun dengan cara yang katanya demokratis, korupsi bisa dibangun melalui demokrasi, kesewenang-wenangan dilakukan atas nama kekuasaan yang sudah diperoleh secara demokratis," ujar Mahfud MD saat menjadi Keynote Speaker Webinar 50 tahun Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, Senin (26/7/2021).

Diketahui webinar tersebut mengangkat tema 'Meneguhkan Kebangsaan, Demokrasi dan Kesejahteraan'.

Mahfud menambahkan saat ini yang diperlukan adalah langkah apa yang secara demokratis bisa dilakukan untuk mengubah situasi yang ditimbulkan oleh fakta penyanderaan terhadap demokrasi itu sendiri.

Baca juga: Satgas BLBI Kembali Dilantik, Mahfud MD: Negara Harus Mendapatkan Kembali Haknya

“Misalnya, kita setuju perbaikan UU Threshold, UU Pemberantasan Korupsi, RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal, dan sebagainya tapi parpol dan DPR tak setuju,” jelas Mahfud MD.

Ia pun meminta agar permasalahan ini dipikirkan bersama karena dalam menghadapinya terdapat benturan tak hanya berasal dari legislatif, tapi juga dengan pengusaha yang berniat berbuat nakal, maupun benturan internal birokrasi pemerintah sendiri.

Menurut Mahfud, mencari jawaban normatif atas problem demokrasi di Indonesia sangat gampang dan banyak.

Tapi yang sulit adalah bagaimana langkah-langkah yang harus ditempuh.

“Jawabannya tentu mudah kalau kita hanya akan mengatakan 'perlu kesadaran kolektif'. Yang sulit adalah 'bagaimana langkah-langkah' yang harus ditempuh untuk membangun kesadaran kolektif itu tanpa harus melakukan operasi Caesar,” kata Mahfud MD.

Baca juga: Aturan PPKM Level 4 Dilonggarkan untuk Hindari Unjuk Rasa? Ini Kata Mahfud MD

Terakhir Mahfud mengatakan, melalui Seminar yang diselenggarakan CSIS diharapkan dapat memberi masukan-masukan yang bisa lebih operasional.

Bagi Mahfud, CSIS adalah lembaga yang sejak awal orde baru, selalau memberikan masukan yang cukup efektif, produktif, mudah dicerna, dan mudah diakomodasi.

“Kami menunggu hasil tang seperti itu dari Webinar di CSIS yang prestisius ini,” ujarnya.

Webinar 50 tahun CSIS Indonesia dihadiri sejumlah pembicara antara lain Prof Abdul Mu'ti (Muhammadiyah), Harry Tjan Silalahi (CSIS Indonesia), Yenny Wahid ( Wahid Foundation), dan Yudi Latif (Aliansi Kebangsaan).