Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS Sukamta menanggapi rencana Pemerintah yang akan beralih ke televisi digital dan akan menonaktifkan televisi analog mulai Juli 2021 ini.

Di tengah pandemi yang sedang hebat belum ada tanda-tanda bisa diatasi, kata Sukamta, dengan ASO (analog switch-off) rakyat yang tidak mampu membeli TV digital berpotensi tidak bisa menikmati siaran.

“Tentunya ini berpotensi menambah beban masyarakat yang sudah sulit secara kesehatan, ekonomi dan sosial akibat harus tinggal di rumah saat PPKM, kemungkinan satu-satunya hiburan juga dimatikan oleh pemerintah,” ujar Sukamta, kepada wartawan, Selasa (27/7/2021).

Baca juga: Cara Mengubah TV Analog Menjadi TV Digital, Pemerintah Beri Set Top Box (STB) Gratis

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menambahkan memang selain dengan mengganti perangkat televisi dengan digital, bisa juga dengan menggunakan set top box pada televisi analog.

‘Pemerintah menjanjikan akan memberikan set top box secara gratis kepada masyarakat miskin. Apakah anggarannya sudah tersedia? Apakah sudah menjamin dapat menjangkau semua masyarakat yang tidak mampu?,” tanya Sukamta.

Baca juga: Cara Mengubah TV Analog ke Digital Pakai Set Top Box (STB)

Jangan sampai, kata dia, ketidakcermatan ini nantinya membuat masyarakat ada yang dirugikan karena tidak bisa menikmati siaran televisi. Sebab, skema pemberian set top box ini belum jelas.

“Sampai hari ini belum ada konsultasi Kominfo ke komisi 1, untuk program sebesar ini. Apa kominfo mau menanggung sendiri resiko sosialnya?,” tanya Ketua Badan Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri DPP PKS ini.

“Kita berharap sih dilihat prioritas anggarannya. Sekarang fokus kita mengatasi pandemi (refocusing). Apakah saat ini tepat dilakukan ASO, ini yang harus matang dan cermat pertimbangan-pertimbangannya,” imbuh Sukamta.

Lebih lanjut, Sukamta mengatakan seharusnya pemerintah prinsipnya menghindari resiko di tengah kondisi pandemi seperti sekarang ini. Karena jika nantinya program ini tidak berhasil, masyarakat juga yang merasakan dampaknya.

“Tolong Pemerintah pertimbangkan lagi. Ini bukan waktu yang tepat untuk menambah beban masyarakat," tandasnya.