Masyarakat Tenang

Gubernur Papua, Lukas Enembe, angkat bicara mengenai kasus kekerasan yang dilakukan oleh dua personel POM Lanud Yohanes Abraham Dimara Merauke kepada seorang pemuda bernama Steven.

Juru Bicara Gubernur Papua, Muhammad Rifai Darus meminta masyarakat bumi cenderawasih tetap tenang terkait kasus tersebut. Sebab kata dia para pelaku sudah diproses secara hukum.

"Gubernur Papua meminta kepada seluruh warga Papua untuk tetap tenang dan terus memantau proses yang sedang berjalan terhadap kedua aparat TNI AU yang melakukan kekerasan dan penyiksaan tersebut.

Gubernur menekankan agar situasi aman dan kondusif tetap harus dikedepankan dalam masa pandemi ini," ujarnya.

Lukas Enembe lanjut Rifai juga berharap selurug aparat penegak hukum yang ada di Papua menjadikan kasus kekerasan oleh dua oknum anggota TNI AU tersebut jadi pelajaran berharga.

"Gubernur Papua berharap agar pelaku kekerasan dan penyiksaan terhadap warga sipil asal Merauke tersebut dapat ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Selain itu, Gubernur juga berharap agar seluruh aparat penegak hukum yang ada di Papua dapat menjadikan ini sebagai pelajaran dan refleksi diri, agar ke depan hal serupa tidak lagi terulang," kata Rifai.

Terpisah, Kepala Staf Presiden Moeldoko menyesalkan terjadinya tindak kekerasan oleh polisi militer Bandara J Dimara Merauke terhadap warga sipil yang belakangan diketahui merupakan warga difabel tuli di Papua. Moeldoko menilai tindakan tersebut terlalu eksesif.

"Atas terjadinya peristiwa tersebut, Kantor Staf Presiden (KSP) menyampaikan penyesalan mendalam dan mengecam tindak kekerasan tersebut. KSP  menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh kedua aparat tersebut sangat eksesif, di luar standar dan prosedur yang berlaku," kata Moeldoko.

Moeldoko mengapresiasi dan sangat menghargai respon cepat Panglima TNI dan Kepala Staf TNI AU dengan menahan pelaku untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Mantan Panglima TNI itu mengajak seluruh lapisan masyarakat, untuk mendukung dan mempercayakan proses penegakan hukum serta mengawasi proses tersebut.

"KSP akan memastikan bahwa pelaku diproses secara hukum yang transparan dan akuntabel, serta memastikan korban mendapat perlindungan serta pemulihan," katanya.

Moeldoko berharap agar semua lapisan masyarakat, terlebih aparat penegak hukum memiliki perspektif HAM, menekankan pendekatan humanis dan dialogis, utamanya terhadap penyandang disabilitas.