TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jabar Asep Wahyuwijaya pada pekan lalu membenarkan pihaknya melaporkan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie Setiadi ke polisi.

Laporan pengaduan itu telah diterima oleh Polisi dengan nomor laporan 015/DPD.PD/JB/VII/2021 perihal laporan atas dugaan penyebaran berita bohong (hoax) dan fitnah tertanggal 29 Juli 2021.

"Polda Jawa Barat telah menerima pengaduan DPD Partai Demokrat Jawa Barat terhadap Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi atas perbuatan menyebarkan kebohongan dan fitnah untuk menimbulkan kebencian pada Partai Demokrat dan mahasiswa, serta mencemarkan nama baik pelapor," ujar Asep, ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Jumat (30/7/2021).

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat) Hendrik D. Sirait menilai langkah pengurus Partai Demokrat itu sebenarnya tak perlu.

Baca juga: DPD Partai Demokrat Jabar Laporkan Wamendes PDTT Budi Arie Setiadi ke Polisi, Ini Alasannya

"Selain motivasi politik, juga sangat jelas ada interpretasi berlebihan terhadap materi yang menjadi dasar laporan tersebut. Materi karikatur tersebut sama sekali tidak mengandung unsur yang dapat dikatakan asosiatif dengan lembaga atau institusi apapun, termasuk dengan Partai Demokrat," ujarnya dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Rabu (4/8/2021).

Menurutnya, jika, sebagaimana disebutkan alasan pelaporan tersebut karena ingin membangun iklim demokrasi yang sehat, maka kata Hendrik, patut dipertanyakan apakah selama ini pimpinan Partai Demokrat telah melakukan hal itu?

"Publik akan melihat langkah pelaporan pemidanaan terhadap Budi Arie Setiadi secara terang benderang dapat dibaca publik sebagai bentuk anti kritik Partai Demokratnya AHY," ujarnya.

Baca juga: Demokrat: Pemerintah Tidak Punya Empati, Pesawat Kepresidenan Dicat di Tengah Krisis

"Publik juga masih mengingat kicauan Benny K Harman yang menyebut Jokowi memelihara preman dalam sandiwara “pemukulan” Ratna Sarumpaet saat Pilpres 2019 lalu."

"Singkatnya, kami menyarankan, daripada melakukan pelaporan polisi idealnya Demokrat AHY melakukan klarikasi langsung kepada Budi Arie Setiadi. Langkah klarifikasi melalui dialog adalah langkah yang jauh lebih beradab dan demokratis."

Asep sendiri dalam penjelasannya kepada Tribunnews, baru-baru ini mengatakan pihaknya memberikan sejumlah bukti kepada kepolisian salah satunya berupa tangkapan layar laman Facebook atas nama Budi Arie Setiadi yang memuat karikatur fitnah tersebut.

"Postingan yang diunggah pada tanggal 24 Juli 2021 pukul 11.53 WIB tersebut membuat kesan seolah-olah Partai Demokrat menjadi dalang demo mahasiswa yang tidak terjadi. Sebagai pejabat publik, Wamendes Budi Arie Setiadi seharusnya dapat mengklarifikasi kepada kader Partai Demokrat secara langsung sebelum melakukan memuat konten fitnah dan mencemarkan nama baik ini," jelasnya.