Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Kelompok Aktivis Laporkan Komisi XI ke MKD DPR, Diduga Lakukan Pelanggaran Etik

Kelompok aktivis yang menamakan diri Koalisi #SaveBPK melaporkan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Komisi XI DPR

Kelompok Aktivis Laporkan Komisi XI ke MKD DPR, Diduga Lakukan Pelanggaran Etik
Tribunnews.com/Chaerul Umam
Ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kelompok aktivis yang menamakan diri Koalisi #SaveBPK melaporkan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Komisi XI DPR kepada Mahkamah Kehormatan Dewan DPR (MKD DPR), Kamis (5/8).

Pelaporan itu terkait dugaan pelanggaran etik Komisi XI terkait proses pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) yang mendapat sorotan tajam dari masyarakat.

“Masyarakat sudah memberi masukan terhadap calon-calon Anggota BPK sesuai UU. Tapi Komisi XI sepertinya acuh, tidak mau menerima kenyataan bahwa terdapat 2 dari 16 calon yang tidak memenuhi syarat yang sesuai UU BPK.

Masyarakat juga sudah mengingatkan, jika 2 calon tersebut diloloskan maka Komisi XI berpotensi menabrak UU. Karena itulah kami melaporkan dugaan pelanggaran etik agar diproses sesuai ketentuan,” ujar aktivis Koalisi #SaveBPK Prasetyo, kepada wartawan usai menyerahkan laporannya, Kamis (5/8/2021).

Baca juga: Ketua DPR: Sasaran Makin Luas, Pasokan Vaksin Harus Makin Lancar

Di dalam laporannya, Koalisi #SaveBPK melampirkan bukti-bukti antara lain; Keputusan Menteri Keuangan tentang pengangkatan Harry Z Soeratin dan Nyoman Adhi Suryadnyana, Surat Komisi XI tentang 16 Calon Anggota BPK RI yang telah memenuhi persyaratan administrasi.

Selain itu, Surat Pimpinan DPR kepada Pimpinan DPD RI tentang 16 Calon Anggota BPK RI yang telah memenuhi persyaratan administrasi, Kajian Badan Keahlian DPR RI tentang Persyaratan Calon Anggota BPK RI, dan Surat Permintaan Fatwa Mahkamah Agung dari Komisi XI kepada Pimpinan DPR RI.

Di sisi lain, Koalisi #SaveBPK juga menyoroti dugaan suap senilai Rp75 miliar dalam pemilihan calon Anggota BPK kepada pimpinan fraksi dan anggota Komisi XI. Dugaan suap itu berdasarkan laporan Majalah Forum Keadilan edisi Agustus 2021, yang mengungkap adanya indikasi suap untuk memuluskan nama Nyoman Adhi Suryadnyana sebagai Anggota BPK.

Baca juga: DPR RI Dukung Airlangga Hartarto Gelontorkan Rp52,43 Triliun untuk UKM

“Menurut sumber Majalah itu, pimpinan Fraksi dan Anggota Komisi kebagian antara Rp1,5 miliar sampai dengan Rp1,7 miliar,” katanya.

Sementara itu, merespon polemik persyaratan Calon Anggota BPK yang disorot masyarakat, Komisi XI justru memutuskan meminta pendapat hukum atau fatwa dari Mahkamah Agung. Keputusan tersebut diambil untuk menyikapi perbedaan pandangan terkait persyaratan Calon Anggota BPK sebagaimana Pasal 13 huruf j UU BPK.

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas