Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah menghilangkan angka kematian dari indikator data penanganan Covid-19.

Pemerintah beralasan, dihilangkannya laporan angka kematian karena ada kesalahan input data dalam beberapa pekan terakhir.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati mengatakan angka kematian adalah satu data penting dalam menakar sejauh mana kebijakan penanganan Pandemi Covid-19 berjalan.

Baca juga: Banyak Pelaporan yang Dicicil, Alasan Dikeluarkannya Angka Kematian dari Indikator Level PPKM

Jika dihilangkan, maka proses penanganan pandemi ke depan akan semakin suram.

Dia juga mengkritisi alasan dibalik penghilangan angka kematian karena kesalahan input data.

Mufida khawatir, jika ke depan ada kesalahan lain dalam input data, semua indikator penanganan Covid-19 berpeluang dihilangkan.

Baca juga: Update Corona Global 12 Agustus 2021: Kasus Aktif Covid-19 Indonesia Terbanyak No 8 di Dunia

"Kalau memakai logika pemerintah karena salah input data, khawatirnya semua indikator punya peluang dihilangkan. Misalnya angka positive rate, BOR dan angka testing yang menjadi standar WHO. Alasan input data menjadi tidak masuk akal karena kebijakan kita di semua lini kerap bermasalah soal data," kata Mufida dalam keterangannya, Kamis (12/8/2021).

Baca juga: Kemenkes: Lonjakan Angka Kematian Covid-19 Akibat Update Data yang Terlambat

Mufida menambahkan, bila data kematian dihilangkan bisa mengurangi kewaspadaan publik akan ancaman dan bahaya Covid.

Dia mengatakan saat ini kesadaran publik akan bahaya pandemi tengah meningkat ditunjukkan dengan antusiasme vaksinasi di berbagai daerah.

Momentum ini harus dijaga dengan tetap memberikan informasi yang utuh dan lengkap agar waspada.

Mufida mengingatkan penanganan Pandemi Covid-19 tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah.

Pemerintah harus menggandeng semua pihak termasuk menerima masukan dari para ahli guna merumuskan kebijakan.

"Jika data angka kematian dihilangkan, ada bacaan terhadap fakta lapangan yang bisa salah sehingga tidak berjalan peran para ahli dan masyarakat dalam memberikan masukan," ujar Mufida.

Mufida mengutip para ahli yang menyatakan vaksinasi bisa mengurangi risiko kematian akibat terpapar Covid-19.

Saat ini cakupan vaksinasi nasional masih sangat rendah. Terlebih angka penularan di luar Jawa Bali saat ini cukup tinggi. Sehingga risiko angka kematian lebih besar akibat tsunami serangan varian delta ini.

"Saat ini angka kematian besar termasuk di dunia, data mau dihilangkan. Nanti jika cakupan vaksinasi juga tinggi dan angka kematian kecil, apa data mau ditampilkan kembali? Kalau iya kan kita seperti main-main dalam kebijakan. Jika salah dalam input data, perbaiki datanya bukan dihapus dari indikator," pungkas Mufida.