Menko PMK: Jangan Sampai Beras yang Tidak Layak Dibagikan ke Masyarakat
Muhadjir Effendy meminta agar pemerintah daerah memastikan kualitas beras bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat.
Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Sanusi
Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta agar pemerintah daerah memastikan kualitas beras bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat.
Hal tersebut diungkapkan oleh Muhadjir saat meninjau Gudang Bulog GBB, Kota Piring, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau (Kepri) pada Kamis (12/8/2021).
"Sudah bagus, masih layak. Tapi saya pesan harus hati-hati, jangan sampai beras yang tidak layak dibagikan kepada masyarakat. Nanti Pak Gubernur pasti akan ikut mengawasi," ujar Muhadjir melalui keterangan tertulis, Jumat (13/8/2021).
Baca juga: Bulog Lanjutkan Penyaluran Bantuan Beras PPKM Tahap 2 untuk 8,8 Juta Keluarga
Muhadjir juga meminta agar keluhan dari masyarakat terhadap bantuan beras yang diterima apabila tidak sesuai standar kualitas harus segera ditanggapi secepatnya.
Di samping oleh Bulog sebagai penyedia, juga oleh PT Pos sebagai transporter.
"Yang dibagikan kepada masyarakat ini harus beras medium. Ada intervalnya, medium batas atas dan batas bawah. Selama itu masih di dalam kriteria medium, ya itu beras yang layak diberikan sebagai bantuan sembako dalam rangka PPKM," tutur Muhadjir.
Baca juga: CEK Daftar Penerima Bansos, PKH dan Tambahan Beras Secara Online, Akses cekbansos.kemensos.go.id
Selain harus berkualitas medium, Muhadjir mengimbau agar beras yang akan dibagikan kepada masyarakat atau KPM merupakan beras produksi lokal.
Selama ini, Kepri bukanlah daerah penghasil padi atau beras berskala besar, menurutnya, pasokan beras dapat mengambil dari daerah lain.
Muhadjir mengungkap sejumlah daerah yang belum lama dikunjungi dalam rangka pengecekan bansos seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur rata-rata saat ini sedang mengalami surplus beras.
"Tadi juga sudah saya minta sesuai dengan kebijakan pemerintah, beras yang dibagikan adalah beras lokal. Pengertian lokal itu bukan berarti harus dari Kepri. Kalau Kepri defisit karena memang bukan daerah produksi beras, bisa beras produksi lokal dari daerah lain, terutama daerah-daerah yang mengalami surplus beras," kata Muhadjir.
Sementara itu, Pimpinan Cabang Bulog Tanjung Pinang Parluhutan Siregar menjelaskan saat ini stok beras riil yang ada di Gudang Bulog GBB, Kota Piring, Tanjung Pinang, sebanyak 500 ton.
Ditambah dengan yang masih dalam proses bongkar dan dalam perjalanan secara total berjumlah hingga 2.000 ton.
"Untuk stok Kepri, Natuna, langsung dari Jakarta. Untuk di Tanjung Pinang, Anambas, dan Lingga itu dari sini semua," katanya.