Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Garuda Indonesia Merugi

Cerita Yenny Wahid Suka 'Cubit-cubit' Direksi Garuda Indonesia

Yenny Wahid membagikan pengalaman saat mengemban jabatan sebagai Komisaris Independen PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Cerita Yenny Wahid Suka 'Cubit-cubit' Direksi Garuda Indonesia
Tribunnews.com/ Dennis Destryawan
Eks Komisaris Independen PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Yenny Wahid saat diskusi bersama redaksi Tribunnews.com, Senin (16/8/2021). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid, membagikan pengalaman saat mengemban jabatan sebagai Komisaris Independen PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Yenny membagikan cerita itu, saat berdiskusi secara virtual bersama Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra dan jajaran redaksi, Senin (16/8/2021).

Diketahui penyebab utama krisis Garuda adalah kesepakatan dengan lessor.

Lessor adalah perusahaan yang menyediakan jasa leasing atau menyewakan barang dalam bentuk guna usaha.

Dalam catatan Yenny Wahid, kinerja Garuda Indonesia sebetulnya bisa ditingkatkan lagi di tengah pandemi Covid-19.

Terutama dalam menekan nilai kerugian.

Yenny berujar jajaran komisaris kerap memberikan masukan kepada jajaran direksi.

"Ada beberapa hal yang sebetulnya sempat disampaikan oleh dewan komisaris yang kalau saja dijalankan tepat waktu dampaknya lebih baik terutama di masa pandemi," ujar Yenny.

Baca juga: Yenny Wahid: Garuda Indonesia Tidak Boleh Menyerah, Harus Tetap Terbang

Menurut Yenny, hal tersebut bisa meminimalisir kerugian dalam 'tubuh' Garuda Indonesia.

Sebab, ada rencana besar atau blue print perusahaan dalam menghadapi pandemi Covid-19.

"Misalnya, renegosiasi lessor kita suka nyubit-nyubit direksi supaya bisa cepat lagi, bisa lebih banyak lagi, bisa lebih galak lagi," tutur Yenny.

Yenny menerangkan, jajaran komisaris tak hanya sekedar mengingatkan, namun juga keral memfasilitasi. Misalnya, dengan berembuk bersama lembaga penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan Kementerian Hukum dan HAM.

"Misalnya dalam kaitan pesawat-pesawat pengadaan yang aroma KKN dulu, yang sekarang masih jadi beban Garuda. Ada leasing cost atau biaya sewa dengan standar tinggi karena kontrak berbau KKN di masa lalu ini kan harus renegosiasi," imbuh Yenny.

Yenny menerangkan ada beberapa pesawat Garuda Indonesia yang terkait dengan kasus korupsi di masa lalu.

Namun, masih membebani perusahaan sampai saat ini. Hal itu yang perlu dilakukan renegosiasi dengan pihak leasing.

Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas