Buntut PAN Masuk Koalisi, Prediksi Rombak Kabinet Menguat hingga Demokrasi Dianggap Tak Berkualitas
Buntut PAN masuk koalisi, prediksi perombakan kabinet menguat hingga Demokrasi dianggap semakin tidak berkualitas.
Penulis: Inza Maliana
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
TRIBUNNEWS.COM - Buntut dari merapatnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam koalisi Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, berbagai prediksi mulai bermunculan.
Satu di antara prediksi adalah terjadinya perombakan dalam kabinet Indonesia Maju.
Direktur Eksekutif Political and Policy Public Studies (P3S) Jerry Massie memprediksi, dalam waktu dekat akan terjadi perombakan dalam kabinet Indonesia Maju.
Jerry mengatakan dua nama kader PAN berpotensi bakal dipercaya Jokowi bertugas di kabinet.
Baca juga: Isu Pergeseran Kabinet Menguat Pasca PAN Ikut Koalisi
Baca juga: Gabung Koalisi Jokowi, PAN Jawab Sindiran PSI soal Pengurus Jadi Menteri tapi Kader Tembaki Jokowi
"Saya lihat antara Zulkifli Hasan atau Hatta Rajasa yang bisa masuk kabinet. Bisa saja 1 atau 2 kader PAN yang bakal masuk kabinet," kata Jerry kepada Tribunnews.com, Jumat (26/8/2021).
Dia melanjutkan, kemungkinan dua atau salah satu dari nama tersebut akan menggantikan menteri dari kalangan profesional.
"Jika Zulhas masuk, bisa diplot ke Menteri Koperasi dan UMKM. Periode lalu kader PAN juga di MenPAN-RB dan bisa saja dikembalikan, lalu Tjahjo Kumolo ditarik di kementerian lain. Atau (Zulhas) bisa saja di Menteri Kehutanan," kata Jerry.
Jerry meyakini jika partai politik berafiliasi dengan pemerintah, maka akan ada semacam transaksi berupa pos atau jabatan setingkat menteri.
"Memang sudah begitu budaya politik kita, tapi bagi saya tak masalah mau masuk kabinet, yang penting mereka duduk di posisi yang tepat atau right man at the right place, bukan sebaliknya," ujarnya.
Di sisi lain, ada juga pihak yang menyayangkan masuknya PAN ke dalam koalisi Jokowi.
Pasalnya, masuknya PAN dianggap membuat demokrasi di Indonesia semakin tidak berkualitas.
Baca juga: Elite PAN Tunggu Pernyataan Jokowi Soal Komposisi Koalisi
Baca juga: PAN Gabung Pemerintah, PKS Ingatkan Jangan Jadi Koalisi Obesitas
Hal tersebut disampaikan oleh Pengamat politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun.
Menurutnya, PAN berkoalisi justru di saat rezim pemerintahan berada dalam performa terburuknya, terlepas dari persoalan pandemi dan dampak ekonomi.
"Ini menunjukkan PAN di bawah kepemimpinan Zulkifli Hasan terlihat sangat pragmatis, demi mengejar hal pragmatis dalam kekuasaan maupun kepentingan lainya," katanya saat dihubungi Tribunnews.com, Jumat (27/8/2021).
Ditambahkan Ubed, masuknya PAN juga akan berdampak pada demokrasi di Indonesia semakin tidak berkualitas.
"Dan tentu semakin berbahaya karena semakin bertambahnya pendukung rusaknya demokrasi," katanya Ubed.
Pasalnya, dikatakan Ubed, pemerintahan saat ini tengah dalam performa terburuk melalui indeks demokrasi.
Termasuk, korupsi merajalela di masa pandemi, pelanggaran HAM semakin parah karena kasus HAM lama tak teratasi tetapi kasus HAM baru bermunculan.
Serta, faktor ekonomi yang juga memburuk dengan defisit APBN yang parah dan utang negara membengkak.
Baca juga: Kata Waketum PAN setelah Diundang Presiden Jokowi ke Istana: Belum Ada Pembicaraan Koalisi
"PAN seolah melegitimasi dan membenarkan langkah buruk rezim pemerintahan ini," lanjut Ubed.
Dia mengatakan konsolidasi koalisi pemerintah yang terlihat bertambah karena masuknya PAN bisa jadi menunjukkan situasi sedang berbahaya atau ada ketakutan rezim saat ini.
"Juga bisa jadi menunjukan konsolidasi semu karena ketidakpercayaan publik semakin luas saat ini, bahkan dunia internasional juga semakin tidak percaya dengan pemerintah saat ini," jelasnya.
Kata PAN soal Bergabung Koalisi Jokowi hingga Jawab Sindiran PSI
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi menjawab sindiran dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menyebut PAN kerap bermain di antara dua kaki dalam berpolitik.
Contohnya, ketika satu di antara pengurusnya menjadi menteri di kabinet Presiden Jokowi, tetapi kadernya justru kerap mengkritik Jokowi.
Menurut PSI, hal itu terjadi di periode sebelumnya ketika PAN berbeda pilihan politik dengan pemerintah.
Baca juga: PAN Gabung Koalisi Jokowi, Qodari: Karena Sudah Tidak Ada Amien Rais
Baca juga: PAN Resmi Gabung Koalisi Jokowi, Bima Arya: Ini Salah Satu Wujud Kebersamaan PAN Dalam Pemerintah
Menanggapi sindiran tersebut, Yoga menjelaskan, alasan PAN keluar dari koalisi pemerintah kala itu untuk menjaga moral politik.
"Jadi saya tegaskan, PAN keluar dari koalisi waktu itu adalah dalam rangka untuk menjaga fatsun dan moral politik."
"Karena dukungan pasangan calon di Pemilu Presiden itu berbeda. Oleh karena itu PAN pamit mundur karena berbeda pasangan calon," ungkap Yoga, dikutip dari tayangan Youtube Kompas TV, Jumat (27/8/2021).
Sementara, mengenai kritikan-kritikan yang kerap dilontarkan kader PAN, Yoga menganggapnya wajar.
Pasalnya, seluruh partai politik berhak untuk menjalankan fungsi konstitusional di DPR RI.
Untuk itu, Yoga membantah jika PAN kerap bermain 'dua kaki' dalam berpolitik.
"Jadi bukan soal itu (bermain dua kaki, red), tapi Karena PAN mengarah menjaga fatsun politik."
Baca juga: Elite PAN Tunggu Pernyataan Jokowi Soal Komposisi Koalisi
Baca juga: Tak Ada Pembahasan Reshuffle Kabinet Saat Jokowi Bertemu Parpol Koalisi
"Kalau soal fungsi kritisisme, saya rasa seluruh partai politik baik pendukung pemerintah maupun di luar pemerintah, sama-sama menjalankan fungsi konstitusional di DPR RI," ujar Yoga.
Yoga pun mengatakan, tidak ada hal yang aneh saat PAN bergabung dengan koalisi pemerintah.
Pasalnya, sejak zaman reformasi hingga pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), PAN memang mendukung koalisi pemerintah.
"Jadi sebenarnya PAN menjadi partai koalisi pemerintah bukan hal yang aneh," ungkapnya.
(Tribunnews.com/Maliana,/Reza Deni)
