Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Politikus NasDem: Tempatkan RUU PKS dalam Semangat Tujuan Bernegara

Ketua Bidang Hubungan Legislatif DPP Partai NasDem, Atang Irawan mengatakan setiap tahun kekerasan seksual cenderung mengalami peningkatan.

Politikus NasDem: Tempatkan RUU PKS dalam Semangat Tujuan Bernegara
Warta Kota/Nur Ichsan
Ilustrasi: Puluhan pengunjuk rasa dari Gerak Bersama Perempuan melakukan aksi damai di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/12/2020). Mereka menolak aksi kekerasan terhadap perempuan dan mendesak DPR untuk segera mengesahkan Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Bidang Hubungan Legislatif DPP Partai NasDem, Atang Irawan mengatakan setiap tahun kekerasan seksual cenderung mengalami peningkatan.

Bahkan tak hanya terjadi pada perempuan dewasa melainkan juga terhadap anak perempuan dan laki-laki.

Sayangnya, kata Atang, darurat kekerasan seksual tidak dipahami sebagai sesuatu yang mendesak yang harus segera diprioritaskan.

"Padahal, Presiden Jokowi sejak tahun 2016 telah menyatakan bahwa kejahatan seksual yang marak terjadi akhir-akhir ini sebagai bentuk kejahatan berat yang harus ditangani secara serius," ujar Atang Irawan dalam keterangan tertulisnya, Senin (30/8/2021).

Politikus NasDem tersebut mempersoalkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang tidak disebutkan oleh Ketua DPR Puan Maharani dalam Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2024 beberapa waktu lalu.

Baca juga: Menaker Ida Minta Anggota ASEAN Lindungi Pekerja Perempuan selama Pandemi COVID-19 

Dikatakan Atang, problem utama dalam politik legislasi adalah kebijakan-kebijakan politik dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional) acapkali tidak ditempatkan dalam semangat tujuan bernegara.

Ia memandang seharusnya dalam Prolegnas memerhatikan prioritas tujuan bernegara yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dengan demikian, tidak hanya melulu memprioritaskan demi kepentingan pemerintah, ekonomi, dan politik yang nyaris selalu meninggalkan RUU yang berakibat langsung kepada kepentingan rakyat.

Baca juga: Ketua Fraksi NasDem MPR Nilai Gagasan Amendemen Terbatas UUD 1945 Sulit Dilakukan

Jika tidak ada prioritas tahunan dan klasifikasi RUU dalam setiap Prolegnas yang didasarkan pada semangat tujuan bernegara, tandas Atang, maka nyaris RUU yang populis akan selalu tersingkir setiap tahunnya, apalagi politik legislasi tidak bisa terhindar dari kepentingan pragmatisme politik yang bisa saja meninggalkan kepentingan-kepentingan rakyat.

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas