Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chrysnha Pradipha

TRIBUNNEWS.COM – “Saya setahun bisa rawat inap tiga sampai empat kali. Untungnya gratis pakai JKN KIS BPJS Kesehatan.”

Begitulah ungkapan Karyani (56), warga Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo. Penderita gangguan asam lambung ini bisa disebut langganan perihal berobat dan memeriksakan diri di klinik maupun rumah sakit.

Ketika nekat mencoba makanan pedas saja misalnya, dengan mudah lambungnya bereaksi. Ia merasa mual lalu muntah bolak balik ke kamar mandi dan ujung-ujungnya mondok (rawat inap) di rumah sakit.

Hal itu dikarenakan ia tak disiplin mengatur pola makan dan jenis menu makanan, sesuai arahan dokter sebagai pengidap gangguan asam lambung.

Ceritanya itu ia katakan saat ditemui Tribunnews.com di sebuah klinik di Sukoharjo pada Jumat (27/8/2021). Ani, sapaan akrabnya, sedang memeriksa rutin kondisi lambungnya sebagai Tindakan pencegahan jika terjadi kambuh seperti yang pernah diderita sebelumnya.

Baca juga: Dorong Vaksinasi Covid-19 Prolanis, Pemprov Jateng Gandeng BPJS Kesehatan

Ani mengaku tak ingin kecolongan atas pengalaman tak mengenakkan mondar mandir rumah sakit karena asam lambung kambuh.

“Maka sekarang ini hanya periksa rutin saja kondisi lambung, sebulan sekali. Biar tahu kesehatan terkini karena asam lambung kronis,” jelasnya.

Memang riwayat sakitnya dua tahun lalu dirawat inap setahun sampai empat kali membuatnya benar-benar kapok dan bisa belajar. Bahkan ia tak bisa membayangkan jika semua biaya perawatan rumah sakit tak ditanggung BPJS Kesehatan melalui kepesertaan JKN KIS.

“Bisa puluhan juta rupiah habis sekali rawat inap, dikali berapa dalam setahun. Tak bisa membayangkan,” katanya kemudian menggelengkan kepala.

Melalui kepesertaan BPJS Kesehatan, Ani mengungkapkan merasa tertolong. Iuran mandiri yang ia penuhi setiap bulan menurutnya juga lebih dari cukup untuk membantu pasien seperti dirinya.

“Saya saat ini di Kelas II sebagai peserta BPJS Kesehatan. Sungguh puas dan terbantu,” ucap dia.

Di tengah pandemi Covid-19, Ani juga terlayani untuk mengetahui perkembangan kesehatannya. “Karena kontak langsung dibatasi, saya juga sering kontak WhatsApp dengan dokter klinik untuk bertanya keluhan tentang lambung,” imbuhnya.

Kondisi serupa juga dialami oleh Darmana Subagyo (69). Warga Gedangan, Grogol, Sukoharjo, ini memuji peran BPJS Kesehatan terhadap keluhan stroke yang ia derita sepuluh tahun terakhir.

Beberapa waktu lalu Subagyo jatuh karena serangan stroke. Keluarga berinisiatif langsung memeriksakan kondisinya ke rumah sakit. “Untung saja tertangani dan tidak perlu rawat inap,” paparnya.

Sekali lagi, kepesertaan sebagai pemegang kartu JKN KIS membuatnya tertolong. Akibat stroke sekaligus lanjut usia (lansia) membuatnya tergolong dalam kelompok rentan diserang penyakit.

“Namun saya bernapas lega karena ada BPJS (Kesehatan). Saya difasilitasi obat dan control Kesehatan 3-4 kali dalam setahun dan itu tanpa biaya, gratis tis tis,” ungkapnya.

“Untuk itu saya sangat puas BPJS Kesehatan hadir, selain mengobati juga kesehatannya terkontrol.”

Kehadiran BPJS Kesehatan

Dari data BPJS Kesehatan, stroke merupakan satu dari sembilan diagnosa dalam Program Rujuk Balik (PRB). Selain itu ada Diabetes Melitus, Hypertensi, Penyakit Jantung dan lainnya.

Lansia juga tergolong dalam kelompok rentan dengan risiko terserang penyakit. BPJS Kesehatan dengan koordinasi bersama seluruh fasilitas Kesehatan daerah pun telah bersiap memberikan pelayanan.

Seperti halnya yang dikatakan olah Kepala BPJS Surakarta, dr. Yessi Kumalasari. BPJS Kesehatan telah mengupayakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di tengah pandemi.

Termasuk kepada kelompok rentan, BPJS Kesehatan aktif berinovasi memberi pelayanan lebih baik. Satu di antaranya adalah sosialisasi kesehatan kontak tidak langsung.

“BPJS Kesehatan hadir bagi masyarakat di tengah pandemic. Saat ini ada ini telekonsultasi, di mana sekarang dokter praktik perorangan  klinik maupun puskesmas bisa melakukan konsultasi medis baik melalui SMS, WhatsApp, atau konsultasi melalui Mobile JKN,” jelasnya ditemui di kantor.

Diterangkan, upaya konsultasi baik konsultasi memberi edukasi ke pasien ataupun memberi saran ksehatan oleh BPJS Kesehatan diakui sebagai upaya Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) untuk memberikan pelayanan.

Demikian sejurus dengan upaya penanganan di tengah pandemi untuk menekan pemeriksaan peserta datang ke fasilitas kesehatan.

“Peserta yang datang ke faskes adalah pesrta yang memang membutuhan pemeriksaan,” jelas dia.

Dari hal tersebut di atas, kata Yessi bahwa BPJS Kesehatan tetap hadir memberikan pelayanan kesehatan semaksimal mungkin meski terhalang situasi pandemi.

Yessi berharap, peserta yang memiliki risiko penyakit untuk menjalin kontak dengan faskes tingkat pertama agar tetap terpantau kesehatannya.

Kemudian menurutnya jika kondisi peserta kelompok rentan terpantau akan semakin berkualitas kesehatannya dan produktif.

“Dampak panjangnya, kalau risiko terserang penyakit bisa dikendalikan maka komplikasi yang yang tidak terkontrol akan semakin trendah, artinya biaya perawatan akan semakin terkendali,” papar Yessi.

Terakhir Yessi mengimbau agar masyarakat memanfaatkan pelayanan yang diberikan BPJS Kesehatan terutama di tengah pandemi Covid-19. Layanan tersebut di antaranya seperti Mobile JKN hingga Pelayanan Administrasi melalui WA (WhatsApp) alias PANDAWA.

(*)