Reynas Abdila/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan penyelenggaraan komunikasi publik sangatlah krusial dan perlu dibangun secara efektif.

Hal itu untuk terciptanya interaksi yang simultan antara pemerintah dengan publik.

Johnny menyebut keberhasilan kinerja pemerintah tidak hanya diukur dari hasil pembangunan fisik tetapi juga kepercayaan publik.

“Pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi yang dapat dipahami dan dirasakan oleh publik, itulah yang menumbuhkan keyakinan publik bahwa kita tidak sedang diam saja,” ujar Johnny dalam agenda Konvensi Nasional Pranata Humas, Rabu (1/9/2021).

Baca juga: Kominfo Minta Humas Pemerintah Sajikan Konten yang Mudah Dimengerti Publik

Lebih dari satu tahun, Indonesia menghadapi pandemi Covid-19 dengan segala perubahan kebijakan yang menimbulkan kebingungan bagi publik.

Oleh karena itu, Johnny mengimbau agar komunikasi publik nasional terus dikembangkan seirama dengan kemajuan saat ini.

“Kita perlu segera memutakhirkan dan meningkatkan kapabilitas sistem komunikasi publik nasional agar sigap mengikuti dinamika perubahan yang terjadi,” ucap Johnny.

Pranata Humas kini, menurut Johnny, perlu merangkul berbagai lembaga beserta sistem informasi dan komunikasi yang berada di dunia nyata, baik dalam bentuk tradisional atau konvensional.

Baca juga: Menkominfo RI Johnny Plate Bahas Perlindungan Data Dengan Menkominfo Singapura

Pada kesempatan yang sama Plt. Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik (TKKKP) Bambang Gunawan mengatakan masyarakat harus memperoleh akses informasi yang memadai, sehingga memungkinkan mereka berperan dalam proses pembangunan.

Dengan demikian, humas pemerintah harus handal dan mampu menyerap aspirasi masyarakat serta mendiseminasikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Lebih lanjut, Bambang mengatakan bahwa Pranata Humas masa kini harus mampu berdiri sejalan dengan enam pilar Government Public Relations.

“Enam pilar tersebut meliputi media relations, kemampuan diseminasi informasi, pelayanan informasi publik, aktivitas jubir yang mampu mengontrol agenda setting media, media monitoring, dan audit persepsi publik, yang berbasis digital sesuai dengan perkembangan teknologi,” kata Bambang.