TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan telah melayangkan somasi kepada Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti dan Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar.

Somasi tersebut dilayangkan karena Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti menuduh Luhut ikut serta dalam bisnis tambang di Blok Wabu, Intan Jaya, Papua.

Pengacara Koordinator KontraS, Julius Ibrani menyebutkan, jawaban somasi dari KontraS ini merupakan bentuk itikad baik kepada Luhut.

Julius kemudian membeberkan apa isi jawaban somasi dari KontraS.

Baca juga: Disomasi setelah Tuduh Luhut Ikut Bermain dalam Bisnis Tambang di Papua, Haris Azhar Beri Tanggapan

Menurut Julius, apa yang dilakukan oleh Fatia adalah sebuah tugas kelembagaan yang dilakukan sebagai Koordinator KontraS.

Pasalnya KontraS memiliki tanggung jawab dan tugas terkait advokasi publik, salah satunya dengan melakukan riset.

Julius juga menegaskan, riset yang dilakukan Kontras merupakan bentuk pengawasan dan kontrol terhadap jalannya pemerintahan.

"Ini merupakan itikad baik kita terhadap upaya yang diambil Pak Luhut melalui Kuasa Hukumnya. Jadi kami melayangkan jawaban. Pertama yang kami sampaikan bahwa yang dilakukan oleh saudara Fatia adalah tugas kelembagaan selaku Koordinator KontraS."

Baca juga: Disomasi setelah Tuduh Luhut Ikut Bermain dalam Bisnis Tambang di Papua, Haris Azhar Beri Tanggapan

"KontraS memiliki tugas dan tanggung jawab dalam konteks advokasi publik. Salah satunya dengan metode riset tadi. Riset-riset dari advokasi KontraS itu merupakan pengawasan dan kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Termasuk di Papua," kata Julius dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Rabu (1/9/2021).

Selanjutnya Julius menekankan, riset yang dilakukan kontraS terkait keikutsertaan pejabat dalam bisnis tambang di Papua ini tidak disampaikan kepada personal.

Melainkan untuk menginformasikan adanya pejabat publik yang bisa menyebabkan konflik kepentingan.

"Kedua, riset disampaikan bukan kepada personal, tetapi adanya pejabat publik sehingga berpotensi melahirkan konflik kepentingan karena ada kekuasaan ditangannya," terang Julius.

Baca juga: Luhut Sebut Pemulihan Ekonomi Telah Terlihat, Bahkan Meningkat Lebih Cepat dari Dugaan

Julius memperingatkan, riset yang dilakukan KontraS termasuk dalam konteks kritik publik.

Sehingga riset tersebut masuk ke ranah publik, bukan ranah personal.