Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Kuasa Hukum Harap Mahkamah Konstitusi Kabulkan Permohonan Gugatan Pasal 40 Ayat 2b UU ITE

MK diharapkan mengabulkan uji materi pasal 40 ayat 2b Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kuasa Hukum Harap Mahkamah Konstitusi Kabulkan Permohonan Gugatan Pasal 40 Ayat 2b UU ITE
Tangkapan layar
Kuasa hukum Koalisi Masyarakst Sipil Untuk Kebebasan Pers dari LBH Pers, Rizki Yudha, dalam Konferensi Pers Virtual Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Kebebasan Pers yang disiarkan di kanal Youtube AJI Indonesia pada Rabu (1/9/2021). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kuasa hukum pemohon permohonan uji materi pasal 40 ayat 2b Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dari LBH Pers Rizki Yudha berharap Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pihaknya.

Pasal yang diujikan berbunyi: Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

Ia mengatakan permohonan tersebut pada pokoknya merupakan  bentuk upaya menyeimbangkan kewenangan pemerintah dalam hal pemutusan akses elektronik.

Hal tesebut disampaikannya dalam Konferensi Pers Virtual Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Kebebasan Pers yang disiarkan di kanal Youtube AJI Indonesia pada Rabu (1/9/2021).

"Besar harapan kami hasil dari pengujian ini memiliki dampak positif. Dikabulkan setidaknya dari kami, dari perspektif pemohon sebagai bentuk menyeimbangkan kewenangan yang dimiliki pemerintah saat ini sebagai status quonya," kata Rizki.

Baca juga: KPK: Putusan MK Tegaskan Proses Alih Status ASN Sesuai Aturan

Rizki mengatakan permohonan tersebut sangat beralasan karena kewenangan yang dimiliki pemerintah dalam memutus akses elektronik satu di antaranya akses internet dinilai terlalu besar.

Setidaknya, kata Rizki, ada tiga hal yang membuat kewenangan pemerintah terlalu besar dalam pasal diujikan tersebut.

Pertama, kata dia, adalah terkait bagaimana kewenangan pemerintah untuk mendefinisikan sebuah informasi dan atau dokumen elektronik yang dianggap memuat konten melanggar hukum.

Hal yang menjadi permasalahan menurutnya adalah bagimana klasifikasi dan kualifikasi sebuah informasi atau dokumen elektronik itu benar melanggar hukum.

Kendatipun, lanjut Rizki, di peraturan turunnnya yakni Permenkominfo nomor 5/2020 termuat klasifikasi apa saja informasi atau dokumen elektronik yang melanggar hukum, namun menurut pihaknya klasifikasinya masih tidak jelas.

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas