Tribun

Kuasa Hukum Harap Mahkamah Konstitusi Kabulkan Permohonan Gugatan Pasal 40 Ayat 2b UU ITE

MK diharapkan mengabulkan uji materi pasal 40 ayat 2b Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Penulis: Gita Irawan
Editor: Theresia Felisiani
Kuasa Hukum Harap Mahkamah Konstitusi Kabulkan Permohonan Gugatan Pasal 40 Ayat 2b UU ITE
Tangkapan layar
Kuasa hukum Koalisi Masyarakst Sipil Untuk Kebebasan Pers dari LBH Pers, Rizki Yudha, dalam Konferensi Pers Virtual Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Kebebasan Pers yang disiarkan di kanal Youtube AJI Indonesia pada Rabu (1/9/2021). 

Klasifikasi yang dimaksud yakni di informasi yang kontennya meresahkan masyarakat, mengganggu ketertiban umum. 

Baca juga: Amnesty International Indonesia Sayangkan MK Tolak Uji Materi terkait Alih Status Pegawai KPK

Menurutnya peraturan turunan tersebut tidak bisa dipisahkan peraturan turunannya kendatipun yang diuji adalah UU payungnya yaitu pasal 40 ayat 2b UU ITE.

Pihaknya khawatir pasal tersebut berpotensi menciptakan penilaian yang subjektif dari pemilik kewenangan dalam mendefinisikan informasi.

Di satu sisi, lanjut diaz ada banyak pihak yang aktif memberikan kritik, di antaranya pers, yang kerap kali memberikan informasi atau fakta dan kerap kali kritik.

"Kami khawatir bahwa dengan mudahnya di penafsiran informasi melanggar hukum ini disalahgunakan ke depannya oleh oknum yang diberikan kewenangan," kata Rizki.

Kedua, kata dia, adalah terkait bagaimana proses atau teknis pemutusan yang bisa dilakukan.

Meskipun di peraturan turunannya ada peraturan teknisnya, kata dia, tapi pihaknya berpikir teknis pemutusan perlu dibingkai dalam sebuah keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

Menurutnya, kewenangan yang sangat besar harus diiringi mekanisme pengawasan, check and balances, due process of law yang tepat di antaranya melalui KTUN sebelum melakukan pemutusan.

"Karena proses teknisnya kami pikir masih belum sepenuhnya sempurna. Di pasal yang kami ujikan tidak ada teknis pemutusannya," kata dia.

Ketiga, lanjutnya, adalah terkait batasan jangkauan pemutusannya. 

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas