Tribun

Kuasa Hukum Harap Mahkamah Konstitusi Kabulkan Permohonan Gugatan Pasal 40 Ayat 2b UU ITE

MK diharapkan mengabulkan uji materi pasal 40 ayat 2b Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Penulis: Gita Irawan
Editor: Theresia Felisiani
Kuasa Hukum Harap Mahkamah Konstitusi Kabulkan Permohonan Gugatan Pasal 40 Ayat 2b UU ITE
Tangkapan layar
Kuasa hukum Koalisi Masyarakst Sipil Untuk Kebebasan Pers dari LBH Pers, Rizki Yudha, dalam Konferensi Pers Virtual Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Kebebasan Pers yang disiarkan di kanal Youtube AJI Indonesia pada Rabu (1/9/2021). 

Menurutnya pasal yang diujikan tidak menjelaskan batasan jangkauan pemutusan akses begitu juga dengan peraturan turunannya. 

Baca juga: KontraS Berikan Jawaban Atas Somasi Luhut Terkait Tuduhan Bermain Tambang di Papua

Berkaca dari kasus pemutusan internet di Papua dan Papua Barat, kata dia, pada persidangan 2019 Majelis Hakim dalam putusannya mengatakan pemutusan akses sebagai pembatasan HAM harus fokus pada kontennya saja.

Untuk itu ia menilai pasal yang diujikan belum terlalu ajeg membatasi pemutusan akses tersebut. 

"Untuk itu kami di sini memandang bahwa perlu untuk adanya pembatasan," kata dia.

Terkait tiga masalah tersebut, kata dia, pihahnya mengambil kesimpulan perlunya ada satu mekanisme pengawasan dengan adanya mekanisme atau ditambah kewajiban sebelum pemerintah melaksanakan pemutusan.

"Dan kewajibannya itu harus berdasarkan due process of law sebagai pertanggung jawaban kepada publik, dan memberikan kesempatan kepada banyal pihak baik dari badan peradilan, publik, atau lembaga relevan lainnya untuk bsia mengawasi yaitu dengan cara diwajibkan untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tertulis dulu baru melaksanakan pemutusan," kata dia.

Proses persidangan uji materi tersebut, kata Rizki sudah berjalan.

Ia mengatakan pihaknya menghadirkan dua orang saksi terkait kerugian konstitusional di  antaranya pemohon Arnoldus Belau sebagai Pemred Suara Papua yang sempat diputus aksesnya waktu itu.

Baca juga: Temui Wakil Presiden Maruf Amin, Mendagri Laporkan Konsep Rancangan PP Terkait Otsus Papua

Selain itu, kata dia, pihaknya juga telah menghadirkan tiga ahli dalam persidangan 

Selain itu, pihaknya juga sudah mendengarkan keterangan-keterangan dari DPR dan Pemerintah serta ahli yang dihadirkan oleh Pemerintah.

"Kedepannya agendanya adalah mendengarkan keputusan terkait permohonan kami," kata dia.

Dalam permohonan tersebut pemohon pertama yakni Arnoldus Belau sebagai orang per orangan yang juga sebagai Pemred media Suara Papua dan Aliansi Jurnalis Independen Indonesia.

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas