Langgar Konstitusi, Seleksi Anggota BPK Tahun Ini Dinilai Terburuk Sepanjang Sejarah
KMI menyayangkan sikap sebagian besar fraksi Komisi XI yang tetap mengakomodasi calon anggota BPK yang tidak memenuhi syarat.
Penulis: Reza Deni
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi Mahasiswa Indonesia menyayangkan sikap sebagian besar fraksi Komisi XI yang tetap mengakomodasi calon anggota BPK yang tidak memenuhi syarat.
Diketahui, nama Harry Z Soeratin dan Nyoman Adhi Suryadnyana ada dalam agenda fit and proper test.
Nyoman akan melaksanakan uji kelayakannya hari ini, sementara Harry melaksanakannya pada Rabu besok.
Baca juga: 2 Calon Anggota BPK Bermasalah Ikut Uji Kelayakan, Komisi XI Dinilai Tabrak Konstitusi
Koordinator Koalisi Mahasiswa Indonesia (KMI) Abraham menyampaikan bahwa Komisi XI DPR RI terlalu mengambil langkah yang sangat berisiko karena tetap mengakomodasi Nyoman Adhi dan Harry Z Soeratin.
Dia menegaskan hal itu terang sekali terjadi pelanggaran UU Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK.
“Ini artinya pembuat konstitusi melanggar konstitusi itu sendiri," kata Abraham dalam keterangannya, Selasa (7/9/2021).
Pihaknya pun mengecam tindakan sebagian besar fraksi di Komisi XI yang menginjak UU ini.
“Ini pemilihan Anggota BPK yang terburuk dan legacy negatif sepanjang sejarah, karena mereka berani terang-terangan melanggar aturan dan UU yang ada terkait seleksi pemilihan Anggota BPK," ujarnya.
Baca juga: KPK Diminta Awasi Dugaan Permainan Uang dalam Pemilihan Calon Anggota BPK
Dia juga mencatat ada keanehan yang luar biasa terjadi dalam seleksi Anggota BPK kali ini.
Pertama, Komisi XI tidak mengindahkan fatwa MA. Dalam fatwa tersebut, termaktub bahwa calon Anggota BPK harus memenuhi syarat sebagaimana dalam ketentuan UU No.15/2006 tentang BPK.
Kedua, para tokoh dan ahli hukum banyak memberi pandangan bahwa calon yang tidak memenuhi syarat (TMS) harus di diskualifikasi.
"Ketiga, Komisi XI tidak menghormati pandangan DPD RI yang menyatakan bahwa ada dua nama yang tidak memenuhi syarat (TMS), dan suara publik pun tidak dihiraukan oleh mereka," katanya.
Dengan adanya manuver meloloskan calon bermasalah, Abraham menyarankan kepada Calon Anggota BPK lainnya untuk melakukan boikot terhadap pelaksanaan fit and proper test di Komisi XI.
"Opsi boikot memang terkesan ekstrem, tetapi sesungguhnya menjadi opsi yang cukup realistis," katanya.
