Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menghadiri Rapat Panja (Panitia Kerja) di DPR RI, Senin (13/9/2021).

Rapat membahas materi panja asumsi dasar, pendapatan, defisit, dan pembiayaan pembahasan RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022.

Politikus Partai Demokrat itu mengungkapkan beberapa pandangan terkait pembahasan rapat kali ini.

Pertama, sebagai negara berkembang, kondisi pandemi membuat Indonesia menjadi kurang beruntung dan semakin sulit.

"Sedikit kurang beruntung kita ini. Negara berkembang, ‘flower country’ katanya. Tapi kena pandemi pula, sudah 2 tahun, ya jadi serba sulit," kata Ibas.

Kedua, soal keberlangsungan program “gunting pita” atau yang mengacu pada program-program yang sudah dicanangkan sebelum masa pemerintahan Jokowi.

Ibas berharap program-program yang sudah direncanakan jauh-jauh hari, yang sudah ada sejak era SBY, bisa dikebut dan segera selesai.

Baca juga: Tak Hanya kepada SBY, AHY Juga Beri Penghargaan untuk Ibas dan Mendiang Ani Yudhoyono

Pasalnya, banyak sekali program yang sedang berjalan tapi tidak kunjung jelas akhirnya.

"Jujur, kita ini ingin ‘gunting pita Presiden’ ini terus berlanjut. Apalagi kalau pita-pita yang digunting itu merupakan program prioritas. Ya, tidak hanya Jembatan Merah Putih di Ambon. Kalau bisa itu kereta cepat juga selesai. Saya pernah menengok langsung bersama anggota DPR RI Komisi VI," ucapnya.

"Meski proyek kereta cepat ini menuai pro dan kontra, saya yakin rakyat akan senang jika selesai. Atau Trans-Sumatra misalkan yang sudah banyak dibahas. Saya juga bermimpi, mewakili Dapil Jatim VII, proyek Jalan Lintas Selatan (JLS) Jawa Timur itu bisa selesai. Hingga saat ini pembiayaan untuk JLS saja belum jelas," imbuhnya.

Ketiga, Ibas mempertanyakan soal ‘roadmap’ pemerintahan saat ini.

Baca juga: 20 Tahun Demokrat Bersama Rakyat, Ibas Salurkan 5.000 Paket Beras untuk Rakyat

Di masa Presiden SBY dulu, ada program yang dikenal dengan nama MP3EI atau Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia.

"Apakah pemerintah juga tidak memiliki (roadmap), ya, kalau di masa lalu ada MP3EI, yang sekarang sebetulnya masih dipakai meski berganti nama. Kalau proyek kecil seperti JLS saja tidak tuntas, saya jadi tidak yakin apakah pemerintah memiliki kemampuan fiskal yang cukup besar, sebut saja penyelesaian Ibu Kota Negara (IKN) contohnya . Bukan hanya sekedar ‘roadmap’ pembiayaan (untuk saat ini saja), tapi yang berkelanjutan," ujarnya.